Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 206/Pid.B/2011…

Rizki Amalia

Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…

rizki mutia

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terha…

dira rizki idami

ABSTRAK Hasil studi empirik tentang pengaruh tiga keputusan keuangan utama yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan di Indonesia belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil ditengarai ada kaitannya dengan variabel risiko perusahaan sebagai mediator antara ketiga keputusan tersebut dengan nilai perusahaan. Namun penelitian secara terpadu belum ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAP…

Dicky Api Putra

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh seorang Pemohon bernama Mutholib. Pemohon merasakan keberatan dan sulitnya tahapan pengurusan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya dengan diharuskan membayar biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya lainnya biaya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menggugat Pasal 32 ayat (1) yang m…

Efektivitas Iklan Kecap Bango Di Televisi Dengan Menggunakan Consumer Decisio…

zakial afkar

ABSTRAK Penelitian ini diberi judul “Efektivitas Iklan Kecap Bango Di Televisi Dengan Menggunakan Consumer Decision Model (CDM) Dalam Menarik Minat Beli Konsumen Di Kota Beureunuen”. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan kecap Bango dengan menggunakan Consumer Decision Model (CDM) dalam menarik minat konsumen di kota Beureunuen dan pengaruh iklan televisi terhadap keputusan pembelian kecap Bango di Kota Beureunuen. Penelitian ini menggunakan met…

INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM…

KAUSAR YOVANDI

ABSTRAK KAUSAR YOVANDI, INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI KASUS NARKOTIKA (Analisis Putusan No. 38PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 39PK/Pid.Sus/2011) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54), pp., bibl., (Dr. MOHD DIN, S.H., M.H.) Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sehingga dalam putu…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 22/PID.AN/2012/…

NURKHAIRINA

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 221/PID-AN/2012/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( iv,78) pp, bibl, app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini berarti hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dalam bentuk pidana, tetapi dalam bent…




    SERVICES DESK