Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TAT…

RENDI YURISTA

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Rendi Yurista Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah keputusan disebut fiktif karena sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata u…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAM…

Nelly Mulia Husma

A REGULATION AUTHORITY OF THE SUPREME COURT A Juridical Review on the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 on A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision ABSTRACT Nelly Mulia Husma? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? Article 1 of the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 regarding A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision, it regulates that “the regulation regulates “A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision”. The consequence on this regulation …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AZAS KETERTIBAN UMUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA …

RAFIKA TAUFIK

ABSTRAK RAFIKA TAUFIK, 2017 PENERAPAN AZAS KETERTIBAN UMUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA MENURUT KONVENSI NEW YORK 1958 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi, 53) pp., bibl. (Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M.) Azas ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak. Konvensi New York 1958 memberikan celah bagi pengadilan suatu negara untuk menafsirkan konsep ketertiban umum. UU Arbitrase dan Perma No.1 tahun 1990 tidak memberikan penje…

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT…

Sarwoko

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT GAMPONG Sarwoko M Gaussyah 1 ** Teuku Muttaqin Mansur *** ABSTRAK Peradilan adat gampong di Aceh adalah kearifan lokal memiliki pasang surut dalam pusaran kebijakan secara nasional maupun kedaerahan, Pasal 13 ayat Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong dan hambatan dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong. Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MIGRASI PENYINTAS TSUNAMI DARI DAER…

Cut Mardiana

Pemerintah telah melakukan program relokasi agar dapat mengatasi persoalan perumahan yang rusak akibat gempa dan smong (tsunami) pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh. Akan tetapi, relokasi penyintas tsunami dapat juga menimbulkan dampak lainnya setelah relokasi dilaksanakan. Jika dampak tersebut menyimpang dari kebutuhan dan keinginan penyintas tsunami, maka dapat menyebabkan mereka memutuskan migrasi dari daerah relokasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang sign…

  • FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN BERBELANJA DI SWALAYAN ANEUK GALONG …

Susiana

ABSTRAK Kata kunci : faktor-faktor yang mempengaruhi, konsumen Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Berbelanja di Swalayan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar“ ini mengangkat rumusan masalah 1) Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen memilih berbelanja di swalayan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar? 2) Faktor apa yang paling dominan bagi konsumen yang berbelanja di swalayan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupa…

  • PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRGA FAKULTAS KEGURUA, Banda Aceh - 2015
  • Baca Selengkapnya

PERBEDAAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN BERDASARKAN SPONSORSHIP DAN CELEBRITY …

Rifayanti

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keputusan pembelian konsumen berdasarkan sponsorship dan celebrity endorser pada iklan televisi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah melakukan pembelian sepeda motor skutik merek Honda dan sepeda motor skutik merek Yamaha di Kota Banda Aceh. Selain itu responden yang digunakan merupakan konsumen yang pernah menonton iklan televisi mengenai sponsorship pada berbagai program yang ada di telev…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH CORPORATE BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN EKUITAS MEREK…

Syarifah Faridha

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari corporate branding terhadap keputusan pembelian dengan ekuitas merek sebagai variabel mediasi pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengunjung Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Convenience sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis Hierarchical Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetah…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA PRODI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS …

NAIRA REZEKI ANANDA

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN …

Riki Yuniagara

Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nom…


    SERVICES DESK