STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/P…
ABSTRAK
DIANDINI SAFRIDA
2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,72)pp, bibl, app
Nursiti, S.H.,M.Hum
Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar …
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 113/PID.B/2013/PN-JT…
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan hakim, dengan memperhatikan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Penyalah Guna Narkotika Golong…
PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAI…
ABSTRAK
Anzir Rizki, PUTUSAN HAKIM TERHADAP EKSEKUSI CAMBUK
YANG TIDAK DIJALANKAN BAGI JARIMAH MAISIR
(SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54)., pp., bibl
(Dr. Mohd Din, S.H., M.H.)
Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara
Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1)
segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, namun dalam…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIH…
ABSTRAK
TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN.
(iv, 52) pp.,bibl
(ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya Pasal 159 maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu …
