ANALISIS DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DIN…
Data adalah dasar utama pembangunan pendidikan berkualitas. Kualitas kebijakan bergantung pada data akurat, valid, dan mutakhir. Tanpa itu, kebijakan berisiko tidak efektif. DAPODIK berperan sebagai basis data terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Namun, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, pemanfaatannya masih sebatas administrasi, seperti pendataan guru, siswa, dan dana BOS. Padahal, sistem ini berpotensi menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, efisien, dan tran…
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI SMEA KAN…
ABSTRAK
Imam Surya Wardian. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di SMEA KANTIN COFFEE Lampineng Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Drs. Amrusi, M.Si dan Dr. Nazaruddin, SE, M.Ed
Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia usaha, terutama di bidang kuliner, sangat pesat. Munculnya banyak usaha sejenis telah meningkatkan persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, pengusaha perlu cepat dan tanggap dalam mengambil…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…
ABSTRAK
Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 44/PID.B/2014/PN-LSM. TE…
ABSTRAK
DIAN PERTIWI H,
2019 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 44/PID.B/2014/PN-LSM. TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v,61), pp, bibl, app.
(NURSITI, S.H., M.Hum.)
Permasalahan anak nakal yang dapat dipidana dan diajukan dimuka persidangan masih menjadi polemik sampai akhirnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, Putusan tersebut menyat…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HU…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN QANUN JINAYAT
(Studi Kasus Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah)
Rizqi Hidayat Mizan*
Rizanizarli**
Sulaiman***
ABSTRAK
Anak pelaku tindak pidana pemerkosaan secara normatif ditempatkan sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan hak anak sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor …
