Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MIKRO MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PELAKSANAAN SISTE…

FARHAN BANGSAWAN RIDWAN

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku…

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI ACEH (KAJIAN SERTIFIKA…

Firly

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan s…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…


    SERVICES DESK