Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



A PRAGMATIC ANALYSIS OF POLITENESS STRATEGIES IN INSTAGRAM COMMENTS ON PRESID…

MAWADDATUL EL HUSNA

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi kesantunan yang digunakan oleh pengguna Instagram ketika memberikan komentar pada unggahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga unggahan dipilih secara purposif karena membahas isu-isu terkini dan sensitif, yaitu program Makan Bergizi Gratis, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), dan pertemuan bilateral yang membahas konflik Gaza. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi sebagai teknik pengump…

HEGEMONI TOKOH AGAMA DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON 01 PADA PEMILIHAN PRESID…

Rahmi AfriLiza

Dari sisi politik, situasi di Kota Sigli menjadi semakin menarik ketika mempertimbangkan peran tokoh agama sebagai kekuatan dominan dalam arena politik. Dalam banyak pemilihan sebelumnya, dukungan dari tokoh-tokoh agama sering kali menjadi penentu utama bagi keberhasilan calon yang bertarung, hal ini disebabkan adanya hubungan yang kuat antara dukungan politik tokoh agama dengan politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hegemoni tokoh agama, …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KONTEN KAMPANYE ANIES BASWEDAN DAN MUHAIMIN ISKANDAR DALAM PEMILIHAN…

CUT IZZAH LADYA

Penelitian ini membahas tentang kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden 2024 di Provinsi Aceh dengan fokus pada analisis daya tarik konten kampanye melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan melalui dua jenis media tersebut memengaruhi persepsi dan pilihan politik masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penggumpulan data berupa waw…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

CODE-SWITCHING USED BY PRESIDENT PRABOWO SUBIANTO IN AN INTERVIEW WITH SEVEN …

MIRAATUN HAYATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, fungsi, dan konteks (alasan) alih kode yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara dengan tujuh jurnalis Indonesia. Wawancara tersebut diunggah pada 7 April 2025 di kanal resmi YouTube Najwa Shihab dan menampilkan pergantian bahasa yang cukup sering antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga menjadi materi yang relevan untuk analisis sosiolinguistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denga…

PENGARUH POLITIK IDENTITAS ANIES BASWEDAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU M…

NURMALISA

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap fenomena politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan di media sosial dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Anies Baswedan memanfaatkan politik identitas sebagai strategi kampanye melalui platform media sosial, dan media sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah Instagram dan TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah politik identitas yang digunakan oleh Anies Baswedan di media sosial berpengaruh terhadap keputusan me…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) BERBASIS YOLOV8 DAN LSTM DEN…

Muhammad Kemal Fasya

Proses penghitungan suara merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan pemilu yang menjamin transparansi dan kepercayaan publik. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembangkan sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu digital, sistem ini masih menghadapi tantangan teknis, terutama dalam akurasi pengenalan angka pada formulir C hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem Optical Character Recognition (OCR) berbasis YOLOv8 (You Only Look Once Versio…

  • Fakultas MIPA Informatika Magister Kecerdasan Buatan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

DISSENTING OPINION BATAS MINIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN…

Naufal Adler Irfan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki masalah hukum yang perlu dikaji. Keberadaan putusan ini memberikan legalitas pada setiap perorangan warga negara Indonesia yang belum mencapai umur 40 tahun namun sudah berpengalaman menjadi kepala daerah untuk mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan ini yang menjadi permasalahan utama adalah pertimb…

MENGUKUR TINGKAT ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PRESIDEN 2024 MELALUI TRENDING …

FATHIN NAFISA

Menjelang pemilihan umum (pemilu), penilaian terhadap elektabilitas memiliki sejumlah aspek penting terkhusus dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Banyak lembaga survei yang telah mengukur tingkat elektabilitas presiden, namun hasil survei tersebut memiliki rentang atau lag waktu antara pelaksanaan survei dan hari pemilihan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) yait…

KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PR…

Ghazi Ahmad Tijani

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015. Dalam Perpres tersebut diamanatkan peralihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh. Peralihan belum dilaksanakan sampai saat ini, dan kewenangan masih dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai mitra BPN apabila terjadi peralihan BPN menjadi BPA tidak dapat lagi melaksanakan kewenangannya di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeta…

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…




    SERVICES DESK