PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan
pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara
resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951,
namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar
negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya
Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe
merupakan implementat…
PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI PRAKTIK MASYARAKAT DESA BLANG BAR…
ABSTRAK
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe …
PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAH…
ABSTRAK
FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN
ACEH BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015
2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58), pp.,bibl.
(Kurniawan, S.H.,LL.M)
Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah
Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh men…
PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO…
MUHARRIR
2016
ABSTRAK
PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA
( SUATU KAJIAN PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI )
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 56) , pp., bibl., app.
( Prof. Dr. Adwani, SH., M.Hum)
Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peme…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYI…
ABSTRAK
PUTRI MULYA SARI,
2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN (PERIODE 2015-2016)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Radhi Darmansyah, M.Sc)
(xiv,166), pp., bibl., app.
Kebijakan Turki yang terus membuka pintu bagi pengungsi Suriah telah menempatkanTurki sebagai negara penampung pengungsi terbanyak di dunia. Khususnya pada tahun 2015, Turki menampung sekitar 2.503.549 pengungsi Suriah dan pada tahun…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI AKADEMISI DAN ULAMA TERHADAPPERNYATAAN ISLAMOPHOBIA DALAM KAMPANYE D…
SAHLAWATI,2018. PERSEPSI AKADEMISI DAN ULAMA TERHADAPPERNYATAAN ISLAMOPHOBIA DALAM KAMPANYE DONALD TRUMP PADA PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT PERIODE 2017-2021 (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala(Radhi Darmansyah, M.Sc)(xii,76), pp., bibl., app.Pernyataan kampanye Donald Trump, calon Presiden periode 2017-2021 di Amerika Serikat menyebabkan berbagai spekulasi muncul di kalangan akademisi dan ulama. Pernyataan kampanye tersebut ada…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTA…
ABSTRAK
DIAN RAMADHANI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
(v, 57) pp, bibl.
Sufyan, S.H., M.H.
Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI
Tahun 1945. Pemilu yang telah…
