PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE
Sejak pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, menimbulkan beragam persepsi baik yang pro dan kontra dikalangan tokoh adat, tidak terkecuali dikalangan tokoh adat Kota Subulussalam. Sejak pembentukan Wali Nanggroe tentunya ada yang menjadi permasalahan berupa persepsi tokoh adat yang pro dan kontra terhadap Lembaga Wali Nanggroe di daerah Kota Subulussalam.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi tokoh adat Kota Subulussalam terhadap pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, serta untuk mengetah…
ASPIRASI RAKYAT DAN KEPENTINGAN ELIT POLITIK DAERAH TENGAH TENGGARA DALAM PEM…
xiv
Perjuangan tuntutan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sudah bergulir sejak tahun 1999, diprakarsai oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Wilayah Tengah-Tenggara di Jakarta. Perjuangan ini dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian. Namun, perjuangan pembentukan Provinsi ALA di pandang muncul lebih banyak di pelopori oleh elit politik dari pada aspirasi rakyat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keinginan masyarak…
REKRUTMEN POLITIK PARTAI LOKAL DAN PARTAI NASIONAL (STUDY KOMPARATIF PADA PAR…
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji proses rekrutmen politik pada partai Aceh dan Partai
Golkar di Kota Banda Aceh. Problem penting dalam penelitian ini berkaitan
dengan kemunculan kandidat, tahapan yang harus , kriteria dan acuan partai dalam
melakukan proses rekrutmen politik orientasi partai dalam menentukan kandidat
dan sejauhmana masyarakat luas dilibatkan dalam proses rekrutmen tersebut.
Peran partai politik sangat vital dalam melakukan penj…
PENGARUH ELEKTABILITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI POLITIK PA…
ABSTRAK
TEUKU AIDYL RAHMAD,
2014 PENGARUH ELEKTABILITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI POLITIK PADA PEMILUKADA KABUPATEN ACEH BARAT (Suatu Kajian Terhadap Sikap Pemilih di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga dan Bubon pada Pemilukada Tahun 2012 Aceh Barat)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah
(IX-75), pp, tabl, bibl, app.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum, Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum)
Pada pemilukada di Kabupaten Aceh Barat pengaruh elektabilitas dari partai poli…
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…
ABSTRAK
ISNUR WAHYUDI.
2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)
Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…
TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTA…
ABSTRAK
DENDY SUHENDRA, TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017
2014 Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v,63) pp., bibl., app.
Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan
Dr. Effendi Hasan, MA
Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai Mou Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)…
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…
ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat
Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika
pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan
yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.
Namun dalam pelaksa…
PARTISIPASI POLITIK MANTAN DIASPORA GAM PASKA MOU HELSINKI DI ACEH(STUDI TENT…
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Mantan Diaspora GAM Paska MoU Helsinki di Aceh”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaruh mantan diaspora GAM dalam partisipasi politik dan hambatannya dalam melaksanakan hak sebagai seorang warga negara.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis menjawab masalah yang diteliti dengan menggambarkan, menuliskan, dan memaparkan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang ditulis secara nar…
HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…
Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…
PENGARUH INTENSITAS MENONTON INFORMASI POLITIK DI TELEVISI TERHADAP PARTISIPA…
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Intensitas Menonton Informasi Politik di Televisi Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dipengaruhi oleh intensitas menonton televisi mengenai informasi Pemilu 2014. Dalam penelitian ini, informasi politik dapat diartikan sebagai informasi-informasi terkait seluruh aktifitas pemilu 2014. Penelitian ini dilakukan pada pe…
