Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH ELEKTABILITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI POLITIK PA…

Teuku Aidyl Rahmad

ABSTRAK TEUKU AIDYL RAHMAD, 2014 PENGARUH ELEKTABILITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI POLITIK PADA PEMILUKADA KABUPATEN ACEH BARAT (Suatu Kajian Terhadap Sikap Pemilih di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga dan Bubon pada Pemilukada Tahun 2012 Aceh Barat) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah (IX-75), pp, tabl, bibl, app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum, Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum) Pada pemilukada di Kabupaten Aceh Barat pengaruh elektabilitas dari partai poli…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…

Isnur Wahyudi

ABSTRAK ISNUR WAHYUDI. 2014 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app. (Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.) Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…

TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTA…

Dendy Suhendra

ABSTRAK DENDY SUHENDRA, TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017 2014 Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (v,63) pp., bibl., app. Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai Mou Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)…

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…

FW. WIDYA BESTARI FONNA

ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam. Namun dalam pelaksa…

PARTISIPASI POLITIK MANTAN DIASPORA GAM PASKA MOU HELSINKI DI ACEH(STUDI TENT…

Athaillah

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Mantan Diaspora GAM Paska MoU Helsinki di Aceh”. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaruh mantan diaspora GAM dalam partisipasi politik dan hambatannya dalam melaksanakan hak sebagai seorang warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis menjawab masalah yang diteliti dengan menggambarkan, menuliskan, dan memaparkan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang ditulis secara nar…

HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…

ALMUFARID

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…

PENGARUH INTENSITAS MENONTON INFORMASI POLITIK DI TELEVISI TERHADAP PARTISIPA…

Azzumar Firdhia

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengaruh Intensitas Menonton Informasi Politik di Televisi Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dipengaruhi oleh intensitas menonton televisi mengenai informasi Pemilu 2014. Dalam penelitian ini, informasi politik dapat diartikan sebagai informasi-informasi terkait seluruh aktifitas pemilu 2014. Penelitian ini dilakukan pada pe…

PEMIKIRAN POLITIK TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM …

MUNAWIR

ABSTRAK Teungku Muhammad Daud Beureueh merupakan seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, mantan Gubernur Militer Aceh mempunyai keinginan untuk membentuk Negara Islam Aceh. Perjuangan beliau mempertahankan Republik ini dengan maksud mengislamkan seluruh pelosok Negera Indonesia khususnya Aceh. Namun dalam perjalanannya hal itu gagal dicapai dikarenakan Indonesia menganut ideologi nasionalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemikiran Teungku Muhammad Daud Beureueh …

KEKERASAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI ACEH UTARA

IPING RAHMAT SAPUTRA

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2014 di Aceh Utara, penelitian ini menggunakan teori trias politika dan teori raison d’etre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif purposive sampling, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam pemilu legislatif 2014, diantaranya persaingan politik tidak sehat, partai pesaing dianggap sebagai a…

KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP BUDAYA ORGANISASI( STUDI PADA DEWAN PENGURUS CABAN…

mustaqim

ABSTRAK Organisasi merupakan miniatur dari masyarakat. Dalam kajian sosiologi fungsi sistem sosial masyarakat juga didapati pada organisasi. Organisasi memiliki budaya yang dipahami sebagai pola keyakinan, nilai, dan norma yang dijiwai oleh seluruh anggota organisasi dalam bertidak dan berperilaku. budaya organisasi berpengaruh terhadap tujuan dan hasil yang dicapai organisasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor terbentuknya budaya organisasi dan peranan budaya orga…




    SERVICES DESK