Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEG…

Rozatul Jannah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian…

PERBEDAAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI ANTARA ANAK PNS DENGAN ANAK NON PNS PADA …

Naurah Aqilah

Perbedaan Tingkat Kebugaran Jasmani Antara Anak PNS dengan Anak Non PNS pada Murid Kelas Rendah di SD Islam Laboratorium PKPU

HUBUNGAN PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PNS PADA KA…

Maria

Kode etik merupakan pedoman sikap. tingkah laku perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Dengan adanya kode etik. maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari- hari. Dengnn demikian kode etik juga erat kaitannya dengan produktivitas keria PNS itu sendiri. Ats dasar itula…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON…

M.RAYFANDI

Dasar hukum penipuan adalah Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dasar hukum ini merupakan sebuah aturan konkrit yang mengatur tentang tindak pidana penipuan di Indonesia, sehingga mampu menghukum masyarakat dalam ur…

MOTIVASI KERJA PERAWAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN ASUHAN KE…

Denny Noviandi

Motivasi Kerja adalah dorongan dan keinginan sehingga staf melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan. Teori motivasi Herzberg muncul dari muatan atau inti pekerjaan itu sendiri. Para karyawan akan termotivasi apabila pekerjaan mereka mencapai pertumbuhan yang lebih baik dengan gaji, kondisi kerja, hubungan interpersonal, supervisi, status, kebijakan perusahaan dan kea…

PENGARUH MODAL PSIKOLOGIS DAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASIONAL TERHADAP KESUK…

SHIVA LUTHFIRA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal psikologis dan persepsi dukungan organisasional terhadap kesuksesan karir subjektif dengan adaptabilitas karir sebagai pemediasi pada Dosen PNS Wanita Di 12 Fakultas Universitas Syiah Kuala. Data diperoleh melalui survei terhadap 196 orang sebagai sampel yang mewakili populasi penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil penelitian menemukan bahwa modal psikologis, …

MOTIVASI PNS SUKU ANEUK JAMEE DALAM PEMILIHAN BAHASA INDONESIA DI KOTA TAPAK …

Saratul Idami

ABSTRAK Motivasi Strata Sosial PNS Suku Aneuk Jamee dalam Pemilihan Bahasa Indonesia di Kota Tapak Tuan Strata Sosial adalah tingkatan serta perbedaan hirarki antara kelompok manusia dalam sebuah masyarakat ataupun budaya dan perannya terhadap motivasi dalam pemilihan bahasa di masyarakat lokal Suku Aneuk Jamee sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran strata sosial terhadap motivasi dalam pemilihan bahasa pada masyarakat lokal Suku Aneuk Jamee di Kota…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

MUHAMMAD SADDAM SINATRA

Laporan Kerja Praktek dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semula merupakan gabungan antara Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Dinas LLAJR pada tanggal 17 September 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 28 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, disamping itu pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI E-KINERJA PNS KEMENTERIAN DALAM PENGUKURAN BIAYA TUNJANGAN KINE…

ATHAILLAH

Sistem penggajian manual merupakan aktivitas proses data dan transaksi yang dilakukan secara manual untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas kegiatan pegawai. Sistem penggajian komputerisasi yang disusun serta diterapkan secara benar, akan dapat memicu pegawai dalam menjalankan tugasnya. Penerapan sistem aplikai e-kinerja merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefiensikan dalam pembayaran gaji dan juga pelaporan kinerja…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA …

Wirza Fahmi

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Wirza Fahmi Mahdi Syahbandir Efendi ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ap…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK