Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Arisna

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatk…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI APLIKASI TIKTOK (S…

RISMA YULIA PUTRI

Media sosial telah menjadi ruang interaksi publik yang rentan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di Kepolisian Daerah Aceh masih ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok. Penelitian ini bertu…

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITI…

Muhammad Haris

ABSTRAK Muhammad Haris, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KA…

Ir. SULASNAWAN

ABSTRAK SULASNAWAN, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 82), pp., tabl., bibl. MUKHLIS, S.H., M.Hum. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan …

TINDAK PIDANA TERHADAP USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK …

Arif Setiawan

Abstrak Arif Setiawan, (2018) Tindak Pidana Terhadap Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Suatu Penelitian Di Satpol Air Polres Aceh Timur) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur setiap orang yang melakukan usaha…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKU…

Muhammad Faqih

Abstrak Muhammad Faqih, (2019) Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal , S.H, M.H Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memi…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …

Sulasnawan

Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…

PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TAN…

REZKY KURNIAWAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya Di dalam Pasal 93 disebutkan setiap …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

DALILLA NADIFA

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)…


    SERVICES DESK