Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH…

Febrita Anandisa Devilla

ABSTRAK FEBRITA ANANDISA DEVILLA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH DIMODIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50), pp., tabl., bibl., app. (TARMIZI, SH., M. Hum.) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, la…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DEN…

JULIA NINGSIH

ABSTRAK Julia Ningsih 2017 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl.,tabl. 2017. Nurhafifah, S.H, M.Hum Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pe…

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUM…

T. HABIBI

ABSTRAK T. Habibi, 2017 VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,65), pp., bibl., tabl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa surat sebagai salah satu alat bukti. Selanjutnya Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa salah satu jenis surat yaitu V…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENODAI BENDERA MERAH PUTIH

Ahmad Syauqi

ABSTRAK AHMAD SYAUQI, 2017 ADI HERMANSYAH S,H.,M,H. Menodai bendera adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung maksud melecehkan, merendahkan, dan menghina bendera merah putih. Mengenai menodai bendera ini diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, seta Lagu Kebangsaan. Dalam kenyataannya masih banyak sekali kasus penodaan bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat di I…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Sally Octami Jasa

ABSTRAK SALLY OCTAMI JASA , TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA 2017 UANG RUPIAH PALSU (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., tabl., bibl., (Tarmizi, S.H., M. Hum.) Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas …

TINDAK PIDANA MERINTANGI PENGANGKUTAN MAYAT KE TEMPAT PERKUBURAN (SUATU PENEL…

RISA ARYANI

Pasal 178 KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan atau pengangkutan mayat yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”. Namun, dalam prakteknya tindak pidana merintangi penguburan masih terjadi di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian …

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BE…

MUHAMMAD NAZAR

ABSTRAK Muhammad Nazar, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu pidana pengawasan. Berdasarkan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho terdapat anak yang dijatuhi pidana pengawasan. Namun dalam kenyataannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetah…

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKT…

JAFARUDDIN

ABSTRAK JAFARUDDIN, 2017 UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,96), pp, bibl, tabl. (Mahfud, S.H., LL.M ) Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, men…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA…

SITI AQLIMA

SitiAqlima 2017 ABSTRAK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 76) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat me…


    SERVICES DESK