Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

Syarifah Sri Lidiawati

ABSTRAK SYARIFAH SRI LIDIAWATI, PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG 2017 MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Di Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69),. pp,. tabl,. bibl MAHFUD, S.H., LL.M. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pela…

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM (S…

Nellyta Afrila Sari

ABSTRAK NELLYTA AFRILA SARI, 2017 KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 53) pp. tbl., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.H. Dalam Pasal 108 KUHAP ayat 1 dikatakan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidi…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YA…

Jopi Kum

ABSTRAK JOPI KUM, 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) Di KABUPATEN MIMIKA (Suatu Penelitia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 58) pp., tabl., bibl) (TARMIZI, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negar…

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (SUATU…

Aulia Arzia

ABSTRAK Aulia Arzia, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBA…

Fenny Yolanda

ABSTRAK Fenny Yolanda, PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) 2017 MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT. (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60), pp., tabl, bibl. (Mukhlis, S.H. M.Hum) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, …

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (SUATU PE…

Yuni Ariska

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,64),pp.,bibl.,tabl.,app. ABSTRAK Yuni Ariska, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pangan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar …

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…

Muhammad Taufiq

ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ALIH FUNGSI KAPAL NELAYAN MENJADI KAPA…

Rudi Reza Kusuma

ABSTRAK Rudi Reza Kusuma, 2017 Mukhlis S.H., M.Hum. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan, bahwa untuk mengadakan kegiatan pengangkutan di perairan orang perseorang, warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Sebagaimana dijelaskan Pasal 287 bahwa setiap orang yang mengoprasikan kapal angkut di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) ta…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…

TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (SUATU PENELITIA…

MUHAMMAD ABDI RAHMAT

ABSTRAK Muhammad Abdi Rahmat, TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR 2017 YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57)., pp., bibl.,avv (Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat…


    SERVICES DESK