Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…

CUT FIRNA SALSALIA

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khu…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…

DAHRUL ICHSAN

ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…

MUHAMMAD WAHYUDI

ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…

PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (SU…

ZAKIA ULTARI G

ABSTRAK Zakia Ultari G., PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA 2018 PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp., tabl., bibl., app. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.) Pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan tentang penahanan terhadap pelaksanaan ‘uqubat paling lama yaitu 5 hari. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Qanu…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE…

KARINA SYAHPUTRI

ABSTRAK Karina Syahputri, 2017 Dr. Mohd.Din, S.H., M.H. Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Berdasarkan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh Ace…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK S…

LATHIFAH KAMAL

ABSTRAK Lathifah Kamal, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi d…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNAAN APLIKASI STREAMING …

CUT SARAH NADIA

ABSTRAK CUT SARAH NADIA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 2017 PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,58),pp.,bibl. (Mahfud, S.H., LLM.) Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pemuatan uns…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI

ILHAM MUTHAHHARI

Salah satu pidana pokok yang masih dianggap kontroversial sampai dengan saat ini baik di dunia maupun di Indonesia adalah mengenai pidana mati. Pidana Mati (The Death Penalty) merupakan suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati di Indonesia mengacu kepada KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengancam pidana dengan pidana mati termasuk di dalamnya adalah UU tentang ant…


    SERVICES DESK