Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KOMPETENSI INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA…

Ekasetiawati

Penelitian ini bersifat empiris, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, integritas dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) di Banda Aceh, dan juga melihat besarnya pengaruh untuk masing-masing variabel independen terhadap Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Populasi dari penelitian i…

ALTERNATIF PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BA…

Fakhrurrazi

Alternatif perencanaan ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi tulangan yang aman dan hemat pada elemen struktur gedung bagian atas yang terdiri dari balok dan kolom dari Gedung DPRD Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan untuk melihat sejauh mana pengaruh pemilihan bahan konstruksi berupa beton konvensional dan beton ringan pada perencanan elemen struktur. Ruang lingkup perencanaan meliputi tiga alternatif perencanaan yaitu : Alternatif perencanaan pertama, bah…

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM MERUMUSKAN PENYUSUNAN DAN KEBIJAKA…

Yeni Sri Lestari

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh seharusnya merumuskan penyusunan dan Kebijakan Umum APBK Banda Aceh yang dialokasikan lebih banyak untuk kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh, namun dalam tiga tahun terakhir ini APBK Banda Aceh lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, padahal selama tiga tahun terakhir Pemerintah Kota Banda Aceh tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tetapi …

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESE…

Haunan Rafiqa Basith

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH Haunan Rafiqa Basith Zahratul Idami Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245 bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 …

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGU…

Farah Salsabila

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan raky…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI D…

Debi Lestari

RINGKASAN BPKP adalah singkatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan keuangan negara/daerah dan pembangunan. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh selama 2 bulan, sejak 22 Februari 2021 sampai dengan 22 April 2021, yang beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Penulisan L…

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA DALAM MELINDUNGI GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK …

MELA YUNITA

Abstrak – Tanggung jawab negara penerima dalam melindungi gedung perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Namun dalam prakteknya, gangguan dan perusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik masih sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus penyusupan yang dilakukan oleh pengikut al Shirazi terhadap gedung kedutaan Iran di London pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara…

ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD RI DAPIL ACEH PADA PEMILU TAHU…

YUSRIL YUWANDA

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan hasil dari amandemen Undang- Undang Dasar 1945, Fachrul Razi merupakan anggota DPD RI Dapil Aceh periode 2014-2019 dan periode 2019-2014. Pemenangan Fachrul Razi pada pemilu tahun 2014 tidak terlepas dari pengaruh besar Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM, sedangkan pada tahun pemilu tahun 2019 Fachrul Razi mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, Hal ini tidak terlepas da…

PERAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAK…

Cut Mutia Rizka

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK