Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGU…

Farah Salsabila

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan raky…

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP …

SAID RAIHAN MAULANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi per-tanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial, apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja manajerial, apakah penerapan akuntansi per-tanggungjawaban dan insentif berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial. Populasi penelitian ini adalah manajer tingkat atas dan manajer tingkat menengah pada perusahaan BUMN di Banda Aceh sebanyak 42 responden yang telah ditetapkan menjadi sampel pada 14 perusahaan…

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN A…

Putri Niasari

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH NOMOR: 95/Pdt/2019.PT.BNA) melawan hukum adalah karena YDBUL tidak memiiki legal standing dan identitas yang jelas dan pasti (eror in persona dan obcur libel).

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNAAN APLIKASI STREAMING …

CUT SARAH NADIA

ABSTRAK CUT SARAH NADIA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 2017 PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,58),pp.,bibl. (Mahfud, S.H., LLM.) Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pemuatan uns…

PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN DALAM HAL WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SA…

Yastina Faradila

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box, suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan kotak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…

Indra Stary Pradhana

ABSTRAK Indra Stary Pradhana, (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) tabl.,bibl.,pp. M. Iqbal, S.H, M.H, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT KELALAIAN PELAYANAN MEDIS (STUDI D…

PANJI MAULANA

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum adminstrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Namun, pada kenyataannya masih ada rumah sakit yang melakukan kelalaian bahkan menjurus kepada kes…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEME…

Sahdansyah Putera Jaya

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Sahdansyah Putera Jaya Alvi Syahrin Suhaimi Dahlan Ali ABSTRAK Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan derivasi dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diabstraksikan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras dan budaya yang dikenal dengan kehidupan komunal akan tetap dalam bingkai Bhin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…

Feri Ichsan Karunia

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN …

IBRAHIM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK