Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN…

Taufik Hidayat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRAK Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAK…

Nurhasanah

Istilah Desersi terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yaitu dalam Pasal 87 KUHPM yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Namun, Tindak Pidana Disersi ini tetap terjadi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab Prajurit …

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBA…

ZAINAL ABIDIN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Zainal Abidin1 Ilyas Ismail2 Alvi Syahrin3 Yanis Rinaldi4 ABSTRAK Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Oleh karena itu, pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk menca…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN…

SUPRIADI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL DI ACEH Supriadi Alvi Syahrin Sanusi Sri Walny Rahayu supriadi30@gmail.com ABSTRAK Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara kepada penduduk khususnya …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKA…

Meyza Shafira

Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan bahwa Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).…

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGU…

Farah Salsabila

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap LKPJ yang tidak sesuai dengan RPJMA dan mengetahui tantangan yang dihadapi DPRA dalam melaksankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, fungsi pengawasan DPRA terhadap LKPJ Kepala Daerah Aceh adalah untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan raky…

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP …

SAID RAIHAN MAULANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi per-tanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial, apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja manajerial, apakah penerapan akuntansi per-tanggungjawaban dan insentif berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial. Populasi penelitian ini adalah manajer tingkat atas dan manajer tingkat menengah pada perusahaan BUMN di Banda Aceh sebanyak 42 responden yang telah ditetapkan menjadi sampel pada 14 perusahaan…

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN A…

Putri Niasari

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH NOMOR: 95/Pdt/2019.PT.BNA) melawan hukum adalah karena YDBUL tidak memiiki legal standing dan identitas yang jelas dan pasti (eror in persona dan obcur libel).

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNAAN APLIKASI STREAMING …

CUT SARAH NADIA

ABSTRAK CUT SARAH NADIA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 2017 PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,58),pp.,bibl. (Mahfud, S.H., LLM.) Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pemuatan uns…

PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN DALAM HAL WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SA…

Yastina Faradila

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box, suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan kotak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK