PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …
Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…
LEGITIMASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY DI ACEH.
ABSTRAK
Legitimasi Partai Politik Lokal di Aceh punya pondasi yang kuat. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini dituangkan dalam narasi diskriptif dan argumentaif berdasarkan observasi, kajian literature, buku-buku yang relevan, data dokumen hasil kajian, informasi digital dan dari sejumlah narasumber masyarakat sipil yang relevan. Secara konseptual, legitimasi dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam ditinjauan otoritas dan kewenangan, serta kepentingan-kepentingan legitimasi…
- Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPS (S3)S3), Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERKEMBANGAN GAMPONG PINEUNG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN, 1980 – 2021
ABSTRAK
Amry, Murshalin. 2022. Perkembangan Gampong Pineung dalam Perspektif Pembangunan,1980-2022. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
Kajian tentang perkembangan Gampong Pineung khususnya dalam perpektif pembangunan infrastruktur ini dilakukan karena belum adanya tulisan spesifik mengenai sejarah perkembangannya terutama terkait insfrastruktur dari tahun 1980-2021. Kajian sejarah membutuhkan ruang lingk…
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…
ABSTRAK
Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …
