Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SEB…

Cut Dinda Kaamila Shahnaz

Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam mengungkap perkara pidana yang terjadi. Begitu pula hal nya dengan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Saksi mahkota tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus…

PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA STAF YANG DIMEDIASI OLEH K…

ADITYA RIZKY ALFARIZY

ABSTRAK Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja pegawai, dengan komitmen sebagai variabel mediasi di Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR-RI. Data dikumpulkan melalui survei dan dianalisis menggunakan path analysis dan sobel test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan komitmen memediasi sebagian hubungan tersebut. Sobel test menunjukkan nilai 3,723 untuk kompetensi dan 4,3…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TE…

IKHLASUL AMAL

IKHLASUL AMAL, 2022 ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57,) pp.,bibl., Dr. Ida Keumala Jeumpa,SH.,M.H. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr, menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D U…

MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG

Herlinda Tiara

ABSTRAK HERLINDA TIARA, MEKANISME PEMERIKSAAN 2016 DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52), pp., bibl. (M. ZUHRI, S.H., M.H) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, untuk melaksanakan k…


    SERVICES DESK