Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TAN…

RAHMAT FARHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK _ ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rahmat Farhan1, Suhaimi2, Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DARI AKTA JUAL BELI TANAH PEJABAT PEMBU…

Muhammad Rizky

Kewenangan PPAT dalam membuat akta jual beli tanah harus memperhatikan ketentuan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa : akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Dalam prakteknya, putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.80/Pdt.G/2015/PN.Unr, akta jual beli tanah PPAT tidak ditandatangani oleh pemilik tanah dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjun…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SIS…

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian bara…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK DI RUMAH SAKIT U…

Cut Syakira Nafia Tasya

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban rumah sakit, Upaya perlindungan hukum rumah sakit terhadap pasien dan menjelaskan Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat malpraktik. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian lapangan. Saat melakukan pe…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH A…

M. RAZI ALKAUSAR

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun dalam penelitian ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh selaku Pelaku Usaha yang merupakan suatu perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Banda Aceh, dalam menjalankan kewajibannya PDAM Tirta Daroy sering diperhadapkan berbagai masalah. Dimana para konsumen merasa kecewa atas layanan yang diberikan…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH M…

ARY KURNIAWAN PUTRA

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH MUSISI (Suatu Penelitian di Banda Aceh ) Ary Kurniawan Putra Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Hak cipta diberikan sebagai pengakuan bahwa ciptaan tersebut merupakan kepunyaan dari pencipta, dan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menyatakan bahwa “Setia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS JURNALISTIK YANG DIGUNAKAN …

Rofika Vira Nisa

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberi perlindungan terhadap karya tulis termasuk karya tulis jurnalistik. Pada praktiknya di Kota Banda Aceh masih terjadinya pelanggaran Hak cipta karya jurnalistik yang dilakukan oleh pihak lain pada media online. Setiap orang yang memanfaatkan karya tulis jurnalistik sebagai kepentingan pribadi tanpa adanya persetujuan dari Pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak mora…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK