Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENY…

Muhammad Zaky Naufal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Zaky Naufal* Dahlan* Teuku Saiful* ABSTRAK Tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena kerugian keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower) dan saksi pelapor (whistleblower), dalam UU No 31 Tahun 2004 dan SEMA NO 4 Tahun 2011 telah menjelaskan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN…

OCTHANIA MADILLA

ABSTRAK OCTHANIA MADILLA (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp., bibl., tabl, app Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 66 UUPA menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan perlin…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (SUATU PENEL…

ALMA ARDILA

ABSTRAK ALMA ARDILA, 2020 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Sabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp, tabl, bibl. (Mukhlis, S.H, M.Hum) Secara umum perlindungan dan hak-hak anak dijamin dalam pasal 15 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meski hak-hak anak telah dilindungi oleh UU namun, kenyataannya masih ada bebe…

PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

PUJA MANISA

Setiap pemegang hak cipta selain memiliki hak ekonomi juga terdapat hak moral. Ketentuan Pasal 5 UUHC hak moral itu tercermin dengan adanya tujuan larangan merubah lirik lagu dan syair. Pengaturan hak moral pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UUHC untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada pemakaian ciptaan untuk umum serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan pencipta. Lagu merupakan objek ciptaan yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKU…

Septiara Mekar Sari

ABSTRAK SEPTIARA MEKAR SARI, 2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 54) pp.,bibl.,app. Dr.Rizanizarli, S.H, M.H. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari an…

PENDIRIAN BANGUNAN PADA SEMPADAN PANTAI DI ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR

Rishka Ariesna

PENDIRIAN BANGUNAN PADA SEMPADAN PANTAI DI ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PE…

Teuku Ikhlasul Mufti

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN Teuku Ikhlasul Mufti Ilyas * ** Adwani *** ABSTRAK Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. Kenyataanya masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional menyebabkan tidak adanya kepastian h…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JA…

Sabika Al Qarar

Pasal 15 Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil oleh MK dan MK menetapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan ini, menjadi dasar hukum eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Adanya Putusan MK tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap kreditur maupun debitur. Ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia secara sah di Indonesia. Tuj…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT P…

JEFRI ANDIKA

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa hak konsumen adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun dalam pelaksanaanya hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pemberian salinan sertifikat perumahan rakyat yang seharusnya diberikan kepada konsumen namun hal itu tidak dijalankan oleh pihak pengembang. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyeb…


    SERVICES DESK