Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH M…

ARY KURNIAWAN PUTRA

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH MUSISI (Suatu Penelitian di Banda Aceh ) Ary Kurniawan Putra Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Hak cipta diberikan sebagai pengakuan bahwa ciptaan tersebut merupakan kepunyaan dari pencipta, dan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menyatakan bahwa “Setia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS JURNALISTIK YANG DIGUNAKAN …

Rofika Vira Nisa

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberi perlindungan terhadap karya tulis termasuk karya tulis jurnalistik. Pada praktiknya di Kota Banda Aceh masih terjadinya pelanggaran Hak cipta karya jurnalistik yang dilakukan oleh pihak lain pada media online. Setiap orang yang memanfaatkan karya tulis jurnalistik sebagai kepentingan pribadi tanpa adanya persetujuan dari Pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak mora…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE B…

HADYAN SEPNIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE BANDA ACEH-SABANG “Hadyan Sepnika” “Teuku Ahmad Yani” “Mujibussalim” ABSTRAK Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menetapkan bahwa, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kenyataannya, alat-alat keselamatan pelayaran seperti sekoci, baju pelampung, rakit penolong, radio…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ARME…

CUT NYAK SYAFIRA NAZALIA

Konflik bersenjata yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno Karabakh merupakan suatu persengketaan wilayah serta konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan. Konflik bersenjata tidak dapat terhindarkan hingga pada akhirnya pecah pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional, warga sipil bukan termasuk objek dalam suatu konflik bersenjata. Namun, dalam praktiknya baik Armenia maupun Azerba…

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENU…

DARA RIZKI FADILLAH

ABSTRAK IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pemasungan di Kabupaten Aceh Besar) (viii,104) pp.,bibl., tabl., Dr. M. Ya’kub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M. Penyandang disabilitas mental adalah salah satu kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia dan bahkan di dunia. Mereka rentan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Atas dasar ini, hukum internasional telah mengeluarkan atura…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN…

ZULKARNAIN

Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum t…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…

ANGGI THERESIA

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …


    SERVICES DESK