PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA (B…
ABSTRAK
SUSILAWATI, PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
2014 KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK
RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG
BANDA ACEH
(iv,64), pp., bibl., app.
( SUSIANA, S.H., M.H.)
Dalam Undang-udang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) butir 11
menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan per…
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF(SUATU PENELI…
ABSTRAK
RISKY RAMAYANI, PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
2014 PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF
(Suatu Penelitian pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Simpang Surabaya Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,65),pp.,tabl.,bibl.,app.
(Yusri,S.H.,M.H.)
Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan bahwa “Bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatan bank …
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (SUATU PEN…
ABSTRAK
KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70), pp, tabl, bibl
(Yusri, S.H., M.H)
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…
ABSTRAK
RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 83)., pp.,bibl.,app
(RISMAWATI, S.H. M.HUM)
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM UNTUK PEREM…
Menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan Menteri No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya, pelak…