Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT P…

JEFRI ANDIKA

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa hak konsumen adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun dalam pelaksanaanya hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pemberian salinan sertifikat perumahan rakyat yang seharusnya diberikan kepada konsumen namun hal itu tidak dijalankan oleh pihak pengembang. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyeb…

IMPLIKASI HUKUM ATAS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUS…

Yusup Indra Ghandi Maulana

Penelitian ini beranjak dari adanya suatu peristiwa hukum dibidang perjanjian pembiayaan yang terjadi pada bulan Juni 2015 berkaitan dengan adanya mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam, Tahun 2009, Nomor Polisi BL 613 ZV yang dijadikan sebagai objek jaminan atas pinjaman pembiayaan pada PT BCA Finance. Kemudian diketahui bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport yang telah dijadikan sebagai jaminan utang pada PT BCA Finance Banda Aceh oleh saudara M. Rizal selaku debitor adalah diperoleh…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGA…

FANI YURNALIS

ABSTRAK Fani Yurnalis 2022 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 109) pp., bibl., app., tabl. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba…

KONVERSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVESIONAL MENJADI AKAD PADA PERBANKAN …

MUHAMMAD DUSTUR

Pasca disahkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah berimplikasi pada keharusan semua bank konvensional beralih pada perbankan berbasis syari’ah. Bank konvensional yang berbasis perjanjian kredit mengalihkan kredit nasabah kepada Bank Syari’ah melalui subrogasi. Peralihan tersebut berbeda dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konversi dari perjanjian kredit menjadi ak…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA (B…

Susilawati

ABSTRAK SUSILAWATI, PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 2014 KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BANDA ACEH (iv,64), pp., bibl., app. ( SUSIANA, S.H., M.H.) Dalam Undang-udang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) butir 11 menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan per…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF(SUATU PENELI…

Risky Ramayani

ABSTRAK RISKY RAMAYANI, PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 2014 PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF (Suatu Penelitian pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Simpang Surabaya Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,65),pp.,tabl.,bibl.,app. (Yusri,S.H.,M.H.) Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan bahwa “Bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatan bank …

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (SUATU PEN…

Khairunnisa

ABSTRAK KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT 2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70), pp, tabl, bibl (Yusri, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…

RISNAWATI

ABSTRAK RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK (Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 83)., pp.,bibl.,app (RISMAWATI, S.H. M.HUM) Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM UNTUK PEREM…

Muhammad Juliansyah Putra

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan Menteri No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya, pelak…


    SERVICES DESK