PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM UNTUK PEREM…
Menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan Menteri No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya, pelak…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD RACHMAWAN:
M.JAFAR, S.H., M.Hum.
Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan tentang perjanjian sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikamatan dari suatu barang , selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, namun dalam kenyataannya pihak penyewa sering melakukan wanprestasi seperti terlambat me…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA MEREK KUCH2HOTAHU DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
NURUL RAMADHANI, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA MEREK KUCH2HOTAHU DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,68)pp.,bibl.,appdx.
(Cut Era Fitriyeni, S.H.,M.Kn)
Kuch2hotahu merupakan suatu merek dagang waralaba yang saat ini sangat terkenal di Indonesia, yang bergerak dalam bidang perdagangan makanan. Merek kuch2hotahu sendiri telah didaftarkan pada Daftar Umum Merek atas nama Iltidas dengan nomor permohonan 1002011028289 dan pendaftaran IDM00…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL…
ABSTRAK
MIRZA SAPUTRA, WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
2015 PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 58)pp.,bibl.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengatur, artinya para pihak bebas menentukan …
PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAIRN(SUATU PENELITIAN DI PT PEGADAIAN (PE…
ABSTRAK
NINA SYAFWINA: PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI
2014 (Suatu Penelitian di PT Pegadaian (persero) Syariah Cabang Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,58) pp.,tabl.,bibl. (KADRIAH., S.H., M.Hum)
Pasal 1155-1156 KUHPerdata berisi tentang 2 (dua) cara penyelesaian masalah jika pemberi gadai wanprestasi, yaitu dengan parate eksekusi dan melalui pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya parate eksekusi yang selalu digunakan, kare…
AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK…
ABSTRAK
VERA YANTI ARTEGA,
2014 AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK (Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia Tahun 2013)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp, bibl,
Prof. Dr. ADWANI, S.H., M.Hum,
ENZUS TINIANUS, S.H.
Dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu berupa hak dan kewajiban yang …
