PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 200…
ABSTRAK
Gadiza Rezkyka Putri PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG –UNDANG
2014 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 59). pp., bibl., app.
(SANUSI BINTANG, S.H., M.L.I.S., LL.M)
Transaksi elektronik diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaks…
PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA LOKAL PADARNKUCH2HOTAHURN(SUATU PENELITIAN DI…
ABSTRAK
CHAIRUNNAS, PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA LOKAL KUCH2HOTAHU
2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas syiah Kuala
(v, 57), pp., bibl., app.
Sanusi Bintang, S.H, M.L.I.S., LL.M.
Pelaksanaan perjanjian waralaba harus berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu o…
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (SUATU PEN…
ABSTRAK
KHAIRUNNISA; EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
2014 (Suatu Penelitian pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 70), pp, tabl, bibl
(Yusri, S.H., M.H)
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan apabila debitur ingkar janji (dalam pelunasan kredit dengan objek hak tanggungan), kreditur berhak melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan…
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILORRNTERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI RND…
ABSTRAK
T.FERDY AZHARI, TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILOR TERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN JAHIT-MENJAHIT
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 54) pp, tabl, bibl.
KADRIAH, S.H., M.Hum.
Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit-menjah…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…
Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…
PROSEDUR PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN UNTUK PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAND…
RINGKASAN
BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perusahaan ini juga melaksanakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peserta dan masyarakat dalam bentuk suatu program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). Salah satu dari program DPKP adalah Pinjaman Uang Muka Peru…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JU…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan perjanjian baku yang isinya dapat merugikan konsumen dan menghilangkan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun, seiring tidak terkontrolnya penggunaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha di tempat perbelanjaan terutama di toko buku tidak menutup kemungkinan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku us…
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PER…
ABSTRAK
MUTIA SARI, PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA
2014 MOBIL SEBAGAI AKIBAT DARI WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 54) pp., tabl., bibl., app.
SYAMSUL BAHRI, S.HI.,M.A.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun sifat buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengat…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…
ABSTRAK
RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 83)., pp.,bibl.,app
(RISMAWATI, S.H. M.HUM)
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…
PELAKSANAAN HAK RETENSI RNPADA PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL RN(SUATU P…
ABSTRAK
ANNISA WINA KINANTI , PELAKSANAAN HAK RETENSI PADA
2014 PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL (Suatu Penelitian Pada CV. Usaha Maju)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
( iv, 52 ) pp., bibl., app.
T.AHMAD YANI, S.H., M.Hum.
Hukum perjanjian memiliki sifat timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Pada perjanjian pengadaan karoseri mobil, pihak penyedia jasa memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan membuat karoseri mobil…
