Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA…

Agusliani

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui regulasi nasional yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai Aceh, sebagai partai politik lokal, memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan perekrutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA JUMLAH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAK…

Syawaldi Aklas

Sejak dilaksanakannya pemilu di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1955, sudah dapat dilihat adanya partisipasi perempuan. Tetapi partisipasi tersebut hanya berupa hak-hak pilih. Keberadaan perempuan di dalam politik belum dapat dikatakan setara dengan keberadaan laki-laki. Kecilnya angka persentase kursi perempuan dibandingkan dengan kursi laki-laki yang belum seimbang ini juga disebabkan oleh factor dukungan dari masyarakat. Melihat kenaikan perolehan kursi legislatif perempuan di DPRK…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DI KABUPATEN ACE…

NAILATUL FADHILLAH MANDAMURA

Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini membutuhkan respons cepat di luar kebiasaan normal dan diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar penanggulangan krisis kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal. Kepemimpinan mempengaruhi bagaimana tindakan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan, baik dari segi kegi…

STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA…

SYITRATUL MAULANA

Strategi komunikasi sejatinya ialah perencanaan (planning) ataupun manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimnana strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data penelitian berupa wawancara terstrukur dan dokumentasi. Acuan berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Perenca…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

REPRESENTASI LABELLING PADA PEREMPUAN YANG BELUM RNMENIKAH DALAM SERIAL INDU…

Echa Salsabilla

Penelitian ini membahas tentang representasi pelabelan (labelling) terhadap perempuan yang belum menikah dalam serial ‘Induk Gajah’. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk pelabelan sosial yang ditampilkan dalam serial tersebut dan bagaimana wacana itu merepresentasikan konstruksi sosial terhadap perempuan yang belum menikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) yang difokuskan pada adegan, …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

GERAKAN PEREMPUAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA BANDA ACEH

Afnidawati

Kerusakan lingkungan di Kota Banda Aceh semakin kompleks dengan meningkatnya timbulan sampah rumah tangga, dominasi penggunaan plastik sekali pakai, serta keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat terutama perempuan sebagai kelompok rentan yang menghadapi beban ganda dalam urusan domestik dan kesehatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kontribusi, serta efektivitas gerakan perempuan dalam menanggulangi kerusaka…

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN NAGAN RAYA

REZA MAULANA

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menjadi permasalahan utama yang mencerminkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki dan norma tradisional dalam masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma sosial dan budaya berkontribusi terhadap keterbatasan partisipasi perempuan di dunia politik lokal. Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan teori gender dari Connell (2002:33) yang menjelaskan bahwa relasi ge…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

CITRA PEREMPUAN DALAM FILM BUYA HAMKA (ANALISIS SEMIOTIKA PADA FILM BUYA HAMK…

Fairuz Cahyati Asri

Dalam era digital saat ini, film tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sarana penyampaian pesan sosial dan budaya yang kuat. Representasi gender dalam film menjadi isu penting yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis citra perempuan dalam film Buya Hamka Vol.1 dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. mitos. Film ini menyoroti kehidupan Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan besar Indones…

BEBAN GANDA PEREMPUAN PEKERJA SAWIT (STUDI KASUS DI GAMPONG COT GIREK)

Indrie Dara Vista

Fenomena beban ganda perempuan pekerja sawit menjadi sorotan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Gampong Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab di ranah domestik sebagai ibu dan istri, tetapi juga bekerja di luar rumah sebagai buruh harian lepas (BHL) disektor pembibitan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana mereka menjalani peran ganda tersebut, apa saja tantangan yang dihadapi, serta strategi …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNARUNGU KORBAN TINDAK PI…

NUR HILDAYATI

Pada pasal 5 Ayat (1) huruf d dan s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara lainnya serta dapat berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Begitu pula Pasal 9 huruf g memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan adil dan dilindungi hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan keadilan. Namun pada ken…


    SERVICES DESK