Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAE…

NANDA ILHAM

ABSTRAK Nanda Ilham, 2018 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) P…

MUHAMMAD FIRDAUS

ABSTRAK Muhammad Firdaus 2018 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65), pp., bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H.) Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarka…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (S…

Anggreiny Amanda Syari

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdaganagan Orang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.00,00. Namun dalam penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana masih belum optimal sebagaimana pada beberapa kasus yang terjadi di Wilayah Hukum P…

PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…

Cut Sitti Aklima

Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …

PENERAPAN AGILE GOVERNANCE OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DALAM MEN…

SYAHRUL RAMADHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh, seperti rendahnya adopsi teknologi digital, keterbatasan modal usaha, serta minimnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan fleksibel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan strategi penerapan Agile Governance ol…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS BURUNG TIONG MAS (GRACU…

ZIKRI SABILILLAH

ABSTRAK ZIKRI SABILILLAH (2025) Tindak Pidana Perdagangan satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Tiong Mas (Gracula Religiosa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,50) pp.,tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dialam Pasal 21 ayat (2) angka (1) dan Pasal 40 angka (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis…

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH

FATIN HUMAYRA ZULFA ISHADAMY

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDA…

TASYA RANIA INSYARA

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 43 hingga Pasal 53 yang mengatur hak-hak korban, namun pada tataran implementasi, perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya akses layanan pemulihan bagi korban, …

ANALISIS HUBUNGAN KETERBUKAAN EKONOMI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Mutia Aiza

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Periode waktu analisis dari tahun 1990 sampai 2010 dengan menggunakan data kwartal. Metode estimasi menggunakan teknik ekonometrika granger causality dan Vector Error Correction Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ukuran keterbukaan ekonomi baik keterbukaan perdagangan dan investasi asing lansung adalah stasioner pada differen pertama. …

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KOMODITI BERAS DI INDONESIA

Hardiansyah

Penelitian ini berjudul " Analisis Faktor yang Mempengaruhi Impor Komoditi Beras di Indonesia", Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu berapa besar pengaruh faktor kurs, produksi, konsumsi dan harga terhadap impor komoditi beras di Indonesia tahun 1997-20062? Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk (Time Series) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006. Data yang digunakan meliputi variabel kurs, kons…




    SERVICES DESK