Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KOMUNITAS ADA…

PURNAMA SURI ANADI

ABSTRAK Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah terpencil, dan relatif terisolasi dari perkembangan masyarakat umum. Mereka memiliki cara hidup yang khas, serta struktur sosial yang berbeda dari masyarakat modern, dan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah Aceh Timur dalam pembangunan infrast…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN STUNTING DI DESA KAJHU K…

SYARIFAH MAGHFIRAH

ABSTRAK Syarifah Maghfirah (2025) Peran pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan stunting di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Ibu Erna Hayati, SH., M.hum dan Ibu Ridayani, S.H., M.H., Pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan stunting di desa kajhu, karena dari desa data sasaran intervensi pencegahan stunting di kumpulkan. Dalam menekan angka pravelensi stunting, pemerintah desa ber…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PT. LAOT BANGKO KOTA SUBULU…

ABDUL SAPRI SAGALA

ABSTRAK Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam kegiatan pertanian terutama subsektor perkebunan. PT. Laot Bangko adalah salah satu perusahaan sawit di Kota Subulussalam yang memiliki areal HGU Seluas 6800 h. Izinya berakhir pada tanggal 31 desember 2019, maka penyusutan areal disebut plasma untuk kebun, jalan, transmigrasi, kemudian penguasaan masyarakat seluas 1,453,53 h. Namun kenyataannya hingga saat ini PT. Laot Bangko belum memenuhi syarat-syarat yang mengharuskannya melep…

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN …

AL IKHSANUL IQBAL

ABSTRAK Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalo…

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERILAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

NURUL USWATUN HASANA

ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan teknologi ini telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, baik pengaruh positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitasnya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat. Praktek bisnis prostitusi online yang semakin marak…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…

PUTRI SAVIRA FEBRYAN

ABSTRAK Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK IL…

YOLA AULIZA

ABSTRAK Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun perm…

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJ…

Eka Wardani

ABSTRAK Eka Wardani, PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN 2016 KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73) pp,. tabl,. Bibl. (Prof. Dr.Ilyas Ismail, S.H., M.Hum) Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 menyatakan bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunju…


    SERVICES DESK