Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…
AMRINA HABIBI
ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…
Azzahrawi
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OB…
Ardianto
Pasal 32 – 34 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang prosedur penggeledahan merupakan pedoman terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan upaya penggeledahan. Namun dalam prakteknya, meskipun upaya penggeledahan sudah ada ketentuan hukum, masih terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan upaya penggeledahan yang tidak sesuai…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISI…
Ricky Rosiwa
ABSTRAK RICKY ROSIWA, PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI 2017 BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl.,tabl. M. IQBAL S.H.,M.H. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi pada setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wil…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI E…
SAYID ANDI MAULANA
ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Empiris pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Oleh : Sayid Andi Maulana ) Dahlan?? Muhammad Shaleh??? Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan p…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Rizanizarli
ABSTRAK PEMBINAAN TERPIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rizanizarli Suwarto Adwani Dahlan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Kemudian di dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, p…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
WAN RENI RITANTI
KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Wan Reni Ritanti1 Dahlan2 Adwani3 ABSTRAK Dasar hukum the right to remain silent atau hak diam tertuang pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) huruf g pada ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (S…
Muhammad Nur
ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapa…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MAHKAMAH SYAR…
Muzakkir Abubakar
Penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata, namun prosesnya berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang besar karena dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi yang diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat memutus. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi, prosesnya cepat, biaya murah dan hasilnya bersifat win-win solution. Mahkamah Agung dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di penga…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNG…
Hendrika
Pasal 77 KUHAP memberikan kewenagan bagi terdakwa untu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan dimaksud merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dengan mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa yang mengal…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya