Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYETORAN PPN, PPH PASAL 22 DAN PPH PASAL 21 OLEH …

Hasanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dalam mengidentifikasikan bagaimana tingkat ketepatan waktu penyetoran PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi tanggal pemotongan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 serta tanggal penyetoran PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 berdasarkan bukti SSP yang dilakukan oleh bendaha…

Program Studi Magister Akuntansi, Banda Aceh - 2010
Baca Selengkapnya

PROSEDUR PEMBUATAN KODE BILLING UNTUK PENYETORAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN …

SYAIVOL WAHYUDI

RINGKASAN Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh adalah salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum., di dalam ruang lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh beralamat di Jl. Tgk. H.M Daud Beureueh No. 20 NAD, Telp 28246/22520, Fax 22145. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan sejak 1…

FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
Baca Selengkapnya

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS PENGADAAN BIB…

RIA RIZKI NOVITA

Dinas Peternakan Aceh yang beralamat di jalan Tgk. Malem No 5 Banda Aceh melakukan pengadaan barang, seperti pembelian bibit ternak, bibit tanam dan beberapa barang lainnya yang di kenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Adapun tarif dan dasar pemungutan pajak terhadap pengadaan barang adalah sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian/harga perolehan. Pemungutan atas pajak tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah yang di pungut pada saat pembayaran. Objeknya adalah semua transaksi …

Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
Baca Selengkapnya

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATA…

AUFA ZAHIRAH

Jasa kontruksi merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam PPh pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa jasa konstruksi termasuk satu jenis kegiatan yang penghasilannya dikenakan PPh final. Pengenaan PPh final ini mulai di terapkan sejak 2009. Penulis melalakukan Praktek Kerja di Kantor Dinas Peternakan Aceh, yang sudah berdiri sejak 18 Mei 1817. Tujuan Penulisan LKP (Laporan Kerja Praktek) ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelapo…