Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUK…

MUTIARA MARNI

ABSTRAK Mutiara Marni, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian 2021 Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (x, 58), pp,. bibl,. tabl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah menimbang bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadil…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELA…

Kartika Yusuf

Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul…

ANALISIS KOMUNIKASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK STUD…

Akhrizal

ABSTRAK Komisi Informasi merupakan salah alternatif penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan. Dalam menangani kasus informasi publik, ada dua pihak yang akan disidangkan. Penerapan bentuk komunikasi yang tepat dianggap perlu untuk pencapaian tujuan akhir. Tentu saja membutuhkan komunikasi mediasi yang tepat agar mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu maka dalam pembahasan ini, difokuskan pada dua rumusan masalah tentang implementasi komunikasi me…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH S…

Ilyas

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Ilyas Syahrizal Abbas Iman Jauhari ABSTRAK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Pelaksanaan mediasi wajib dilakukan dalam sebuah perkara yang layak dimediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepada proses pemeriksaan pokok perkara. Mediasi berfungs…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT RN(SUATU PENELI…

MUHAMMAD IQBAL

ABSTRAK MUHAMMAD IQBAL, 2015 TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT (Suatu Penelitian di PT. Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (v,71)., pp., tabl., bibl. (KADRIAH, S.H., M.Hum.) Di dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan u…


    SERVICES DESK