Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

TINGKAT KECEMASAN MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DALA…

FITRI WAHYUNI

Kecemasan merupakan istilah yang melekat pada kehidupan sehari-hari meliputi perasaan khawatir, gelisah, takut, dan tidak aman disertai gangguan kesehatan. Keadaan tersebut dapat dialami individu dalam kehidupannya. Kecemasan dapat dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya dikarenakan kesulitan tertentu yang dialami mahasiswa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala da…

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS PEN…

Natasya Zariani

Problem Based Learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. STEM adalah pendekatan pembelajaran terpadu yang menghubungkan pengaplikasian di dunia nyata dengan pembelajaran di dalam kelas yang meliputi empat disiplin ilmu yaitu ilmu pengetahuan alam (sains), teknologi, hasil rekayasa, dan matematiknya. Penelitian ini merupakan jen…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

M. ALFI SYAHRI DAULAY

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.Salah satu pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Sing…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUK…

MUTIARA MARNI

ABSTRAK Mutiara Marni, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian 2021 Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (x, 58), pp,. bibl,. tabl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah menimbang bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadil…

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM KIMIARNDAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYARNDI …

NOVIYANTI SARAPINA

ABSTRAK Kata Kunci: Permasalahan praktikum kimia, alternatif penyelesaian, MAN 3 Banda Aceh. Telah dilakukan penelitian yang berjudul “Permasalahan Pelaksanaan Praktikum Kimia dan Alternatif Penyelesaiannya di MAN 3 Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat siswa, guru dan kepala sekolah tentang permasalahan pelaksanaan praktikum kimia di MAN 3 Banda aceh. Ada 30 siswa dan 5 guru yang menjadi responden yaitu 21 siswa perempuan, 9 siswa laki-laki, 2 guru kimia, 1 ke…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…


    SERVICES DESK