Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…

Cut Firna Salsalia

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …

KAJIAN ALTERNATIF PENJADWALAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KA…

Asrizal

Proyek konstruksi yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan yang dibatasi oleh mutu, waktu dan biaya. Unsur waktu merupakan unsur penting dalam pelaksanaan proyek dimana keterlambatan pelaksanaan proyek akan menimbulkan berbagai bentuk kerugian, misalnya waktu menjadi bertambah sehingga menyebabkan biaya overhead juga bertambah. Proyek Pembangunan Gedung kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banda Aceh berlokasi di Jalan. K. H. Ahmad Dahlan, Banda Aceh-Provinsi N…

EVALUASI BIAYA UNTUK PERCEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Teuku Maulana

Tugas akhir dengan judul Evaluasi Biaya Untuk Percepatan Waktu Penyelesaian Proyek, bertujuan untuk mempercepat jadwal penyelesaian kegiatan atau proyek dari batas waktu normal dengan kenaikan biaya yang minimal. Latar belakang perilihan judul perencanaan ini adalah pelaksanaan proyek konstruksi terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung (hujan), sumber daya manusiayang kurang disiplin, penundaan akibat hal-ha tertentu atau faktor teknis dan nonteknis lainnya. Data …

PERENCANAAN BIAYA PERCEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG OUD…

Teuku Heryansyah

Mempercepat umur proyek merupakan salah satu upaya yang dilakukan pelaksana proyek jika suatu proyek mengalami keterlambatan atau bilamana pelaksana proyek ingin menyelesaikan proyek tersebut lebih awal dari waktu yang tersedia karena alasan tertentu. Proses mempercepat waktu penyelesaian suatu pekerjaan disebut juga dengan crash program. Salah satu metode yang digunakan dalam crash program adalah dengan menambahkan waktu kerja/lembur. Metode penambahan waktu kerja/lembu…

ANALISIS WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN MENGGUNAKAN METODE PROJECT EVALUATION A…

Nadia Merlasari

Proyek pada umumnya memiliki batas waktu, artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa waktu penyelesaian suatu proyek tidak dapat dipastikan akan dapat ditepati. Alasan inilah yang memotivasi untuk dianjurkan digunakannya metode PERT (Project Evaluation and Review Technique). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan durasi tiap-tiap item pekerjaan melalui hasil p…

REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…

Muhd. Al-Manfaluthy

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

DESI AYU NINGSIH

ABSTRAK Desi Ayu Ningsih, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris di Kecamatan 2019 Bukit Kabupaten Bener Meriah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 58)., pp., tabl., bibl. Syamsul Bahri, S.H.I., M.A. Ketentuan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam (hukum faraid) yaitu 2:1 dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris perempuan namun ada beberapa desa y…

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

DETERMINAN DISTRES PSIKOLOGIS PADA MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH

Dara Puspita Ayu

Prevalensi, durasi, dan risiko kambuhnya gangguan mental yang tinggi membebani sistem pelayanan kesehatan dan sosial, menurunkan produktivitas serta mengakibatkan peningkatan Disability-Adjusted Life Years (DALYs). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor yang berhubungan dengan distres psikologis di masyarakat. Penelitian cross sectional sebanyak 220 sampel diambil dari total populasi orang dewasa dari sebuah desa komunitas nelayan di Banda Aceh dengan cara convenience sampling. Kes…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RNDALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI …

MUHAMMAD YASIR AULIA

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Tetapi dalam kenyataanya pada transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam j…


    SERVICES DESK