PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan
pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara
resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951,
namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar
negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya
Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe
merupakan implementat…
GAMBARAN MEKANISME KOPING MASYARAKAT DALAM MENGATASI STRESS AKIBAT GEMPA …
Mekanisme koping merupakan usaha-usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatasi stress atau ketegangan baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri seseorang. Gempa dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu yang menewaskan ratusan ribu orang menimbuJkan gangguan stress dan trauma yang berkepanjangan terhadap korban-korban yang masih hidup terutama korban langsung dari musibab besar tersebut, untuk itu diperlukan penggunaan mekanisme koping aga…
KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYI…
ABSTRAK
PUTRI MULYA SARI,
2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN (PERIODE 2015-2016)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Radhi Darmansyah, M.Sc)
(xiv,166), pp., bibl., app.
Kebijakan Turki yang terus membuka pintu bagi pengungsi Suriah telah menempatkanTurki sebagai negara penampung pengungsi terbanyak di dunia. Khususnya pada tahun 2015, Turki menampung sekitar 2.503.549 pengungsi Suriah dan pada tahun…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT…
ABSTRAK
USWATUN HASANAH,
2015 TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 KONVENSIHAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAPPENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUMINTERNASIONALFakultasHukum UniversitasSyiah Kuala.
(v, 63)pp., bibl.,app.
(Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.)
Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan …