Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…

Feri Ichsan Karunia

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

R. BAYU FERDIAN

ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENGAWA…

Muhajir

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas aparatur sipil negara, sistem pengendalian intern, pengawasan internal dan manajemen aset terhadap pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan kerja Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 53 satuan kerja dengan jumlah responden 159 yang terdiri dari Kuasa Pengguna Angg…

POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN…

Zulfikar

ABSTRAK Pasca berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan mengelola potensi daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun dalam perjalanan banyak menimbulkan probematika, salah satunya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Problematika pengelolaan keuangan di Provinsi Aceh seringnya terlambat pengesahan APBA dari batas normal. Keterlambatan pengesahan APBA berdampak pada daya serap anggaran dan ketersedian lapangan kerja. Ketertarikan penulis mela…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK