EFEKTIVITAS KEPENGAWASAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME TE…
EFEKTIVITAS KEPENGAWASAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BEUREUNUEN
NAMA : Sabirin
NIM : 1409200050040
Komisi Pembimbing:
1. Prof. Dr. Cut Zahri Harun, M. Pd.
2. Dr. Sakdiah Ibrahim, M. Pd.
ABSTRAK
Kepengawasan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang progra…
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2…
ABSTRAK
Hj. Cut Nyak TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 DALAM KEGIATAN
2014 KOPERASI
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(v. 61) pp., bibl., app.
(Mustakim, S.H., M.Hum)
Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian menentukan bahwa tugas pengawas koperasi adalah …
PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PE…
ABSTRAK
KAUSHAR, PELAKSANAAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU Di KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 55), pp.,tabl,.bibl,.
(M. Zuhri, S.H., M.H.)
Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilu legislatif, dalam pemasangan alat peraga kampanye sudah di atur mekanismenya dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa…
TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTA…
ABSTRAK
DENDY SUHENDRA, TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017
2014 Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v,63) pp., bibl., app.
Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan
Dr. Effendi Hasan, MA
Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai Mou Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)…
PERAN ONLINE INTEGRATED BANKING SYSTEM (OLIBS) PADA PT.BANK ACEH KANTOR PUSAT…
PT.Bank aceh menggunakan core banking system yang dikembangkan oleh tim senior PT.collega inti pratama yang selalu mengikuti ketentuan internal, yang mereka beri nama dengan sebutan Online Intergrated Banking System(OLIBS). Online Intergrated Banking System(OLIBS) merupakan solusi core banking system bersifat parameterized dan customizable yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bank terutama yang terkait dengan perubahan business process yang bersumber pada perubahan regulasi, ketentuan, ma…
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK PIDIE DALAM PROSES REHABILITASI DAN REKONT…
ABSTRAK
SAID BILAWAL ZARZAMI , PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK PIDIE DALAM PROSES REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2011 DI KECAMATAN TANGSE
(ix-67)., pp., tabl., bibl., app
( Maimun, MA, Dr. Effendi Hasan, MA)
Bencana alam pada Tahun 2011 di Kecamatan Tangse adalah bagian dari tanggung jawab DPRK Pidie dalam melakukan pengawasan pasca bencana ke tahapan rehabilitasi dan rekontruksi, sesuai dengan fungsi pengawasan legislatif yang telah diatur oleh…
HUBUNGAN PERHATIAN ORANG TUA DENGAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS X MAN …
ABSTRAK
Kata Kunci : Perhatian orang tua, hasil belajar, geografi
Fakta yang ada di sekolah menunjukkan bahwa keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perangkat pembelajaran saja melainkan ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya, misalnya perhatian orang tua, faktor lingkungan dan teman sepermainan. Siswa yang memiliki perhatian lebih dari orang tuanya maka hasil belajarnya juga akan meningkat begitu juga sebaliknya jika orang tua kurang mempe…
TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTA…
i
ABSTRAK
INDAH REZEKI, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
(iv.55), pp, tabl,bibl
(Ainal Hadi, S.H., Mum)
Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sahnya hasil hut…
Perancangan Sistem Pengawasan Lewat Udara (Aerial Surveillance) Menggunakan K…
Sistem pengawasan melalui udara menggunakan kamera pinhole nirkabel
dan helicopter kendali jarak jauh dapat digunakan untuk mengawasi situasi dari
udara, mengambil foto udara, mempermudah pengawasan pada medan terjal dari
udara, dan memantau lalulintas dari udara. Perancangan system ini terdiri dari
sebuah kamera pinhole nirkabel, receiver penerima sinyal, USB DVR, sebuah
laptop dan sebuah helikopter kendali jarak jauh.Kamera dipasang pada bagian
bawah helikopter. Sumber energi helikopt…
