Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BE…

MUHAMMAD NAZAR

ABSTRAK Muhammad Nazar, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu pidana pengawasan. Berdasarkan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho terdapat anak yang dijatuhi pidana pengawasan. Namun dalam kenyataannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetah…

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II MEULABOH TERHADAP PEMBER…

Mirzaq Maulana

Permasalahan hukum yang muncul dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa lima Warga Negara Asing yang terdiri dari empat warga Tiongkok dan satu warga Malaysia telah melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal kunjungan untuk melakukan kegiatan perakitan dan pemasangan kapal tambang emas di Meulaboh. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi …

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN KEPA…

CUT SAFIA YASMIN

ABSTRAK CUT SAFIA YASMIN 2017 PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,55). pp,. bibl,. tabl,. app. ( Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.) Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melaksanak…

PENGAWASAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN TERHADAP PERED…

NADIYA ZUHRA

ABSTRAK Nadiya Zuhra, PENGAWASAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN MAINAN ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 56) pp,. tabl,. Bibl. (Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum) Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang …

PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PT KARYA T…

Anggita Selviaroza

ANGGITA SELVIAROZA, 2017 ABSTRAK PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PT KARYA TANAH SUBUR OLEH INSTANSI PENGAWAS DI KABUPATEN ACEH BARAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,bibl.,app.,tabl. (Dr.YANIS RINALDI, S.H., M.Hum.) Pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawa…

PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISI…

Ricky Rosiwa

ABSTRAK RICKY ROSIWA, PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI 2017 BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl.,tabl. M. IQBAL S.H.,M.H. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi pada setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wil…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TER…

Mariana

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR Mariana* Darmawan** Suhaimi*** ABSTRAK Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaika…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP…

Nella Yulida Sari

ABSTRAK Nella Yulida Sari, PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR 2016 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 61) pp,. tabl,. bibl,. app. (Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 116 huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa salah satu wewenang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ko…

PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP ASET TETAP PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KA…

KARUNIA ANANDA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGAWASAN IMB DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Bardan

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGAWASAN IMB DI KOTA BANDA ACEH Oleh Muhammad Bardan 1309200060040 Komisi Pembimbing 1. Dr. Ir. Abdullah, M. Sc 2. Dr. Teuku Budi Aulia, ST, DipI.Ing ABSTRAK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada individu atau badan untuk membangun sebuah bangunan. IMB dibuat untuk implementasi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, Garis Batas Permukaan (GSB), Garis Batas Sungai (GSS), Koefisien B…

  • Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK