PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS MOB…
ABSTRAK
Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi NAD merupakan kantor pemerintahan yang melaksanakan tugas umum pemerintah dibidang Mobilitas Penduduk. Dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan pengawasan atasan langsung dan disiplin kerja. Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui masalah tentang pengaruh pengawasan atasan langsung terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi NAD.
Pengumpulan data dalam penelittan ini diperoleh melalui penyebaran …
PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI KANTOR BALAI PE…
ABSTRAK
Secara teoritis, kepuasan kerja seorang pegawar terkait erat dengan motivasi berprestasi yang ada dalam diri pegawai itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja pegawai dan Kantor Balai Pengawasan Obat Makanan (POM) Banda Aceh Responden penelitian adalah pegawai kantor tersebut yang berjumlah 65 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan kuesioner yang berisi pertanyaan/pernyataan yang berhubungan dengan motivasi berpr…
ANALISIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE …
Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan oleh Pcrwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP 2005.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode peng…
PENGARUH MOTIVASI, KEPUASAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADA…
Badan Pengawasan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tugas utamanya adalah mengawasi segala sudut pembangunan untuk dapat jalannya laju pemerintahan Aceh. Disamping itu juga, mengawasi atau menjauhkan Pemerintahan Aceh dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sering …
PENGARUH KOMPETENSI DAN RISIKO AUDIT TERHADAP SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR P…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi dan Risiko
Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor Pemerintah pada BPK Provinsi Aceh .
Dalam penarilan sampel dilakukan Simple Random dengan menggunakan metode
Sampling terhadap 50 persen dari jumlah populasi
Hasil penelitian menghasilkan peramaan akhir adalah sebagai berikut
Y = 0,812 + 0,149 X1 + 0,591 X2. Dari hasil penelitian teryata diantara variabel
kompetensi dan risiko audit yang paling b…
"TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP PEMBUATAN KERTAS KERJA PADA BADAN PENGAWASAN DAE…
Supervisi merupakan suatu cara untuk mempengaruhi tindakan orang lain
melalui pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap orang yang disupervisi.
Pembuatan Keras Kerja Audit (KKA) membutuhkan supervisi yang memadai untuk
menghasilkan laporan yang baik. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) adalah
lembaga teknis daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan lainnya.
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan bukti apakah tindakan supervisi
yang dila…
TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP PEMBUATAN KERTAS KERJA AUDIT PADA BADAN PENGAWAS…
Supervisi adalah suatu cara untuk mempengaruhi tindakan orang lain melalui
pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap orang yang disupervisi.
Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) membutuhkan supervisi yang memadai untuk
menghasilkan laporan yang baik. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) adalah
lembaga teknis daerah yang mclakukan pcngawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintah, pemerintah daerah dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan bukti apakah tindakan supervisi…
PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PT. GEUB…
Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh pengawasan atasan langsung. Dengan adanya pengawasan atasan langsung karyawan pengawasan atasan langsung. Dengan adanya pengawasan atasan langsung karyawan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mcmbcrikan kontribusi yang berarti kepada…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…
Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…
