PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA SABANG …
Peredaran rokok ilegal di Kota Sabang merupakan tindak pidana di bidang cukai yang dapat menimbulkan kerugian negara, persaingan usaha yang tidak sehat, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan pasal 13 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Meski aturannya sudah ada, tapi kasus tindak pidana rokok ilegal tersebut masih …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…
Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara …
PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (SUATU…
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa sanksi melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi dalam praktiknya, masih terdapat penyeludupan rokok tanpa pita cukai di Aceh.
Tujua…
KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…
PERAN PENGAWAS DALAM MEMFASILITASI KEPALA SEKOLAH DAN GURU UNTUK MENINGKATKAN…
Penelitian ini berfokus pada terbatasnya jumlah pengawas sekolah di Kabupaten Aceh Jaya, yang hanya dua orang untuk seluruh SMA, SMK dan SLB, serta rendahnya prestasi non akademik siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah belum menunjukkan hasil yang diharapkan, meskipun banyak siswa memiliki kemampuan akademik tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, pengawas sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan presta…
SUPERVISI PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU PADA …
Supervisi pengajaran yang dilaksanakan oleh pengawas dan kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang program, pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dan kepala sekolah, dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan supervisi pengajaran untuk meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi…
MANAJEMEN PENGAWAS SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PADA SMA NEG…
Pengawas sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan, posisinya memiliki peran yang signifikan dan strategik dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Pengawas sekolah, harus mampu memahami sistem kerja, menyusun rencana, mengorganisasikan, mengarahkan, mengendalikan dan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam mencapai tujuan supervisi akademik. Tujuan penelitian ini untuk …
