Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA ASING TANPA LABEL HALAL YANG …

DEVI MAULIDA

ABSTRAK DEVI MAULIDA, 2020 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA ASING TANPA LABEL HALAL YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl.,app. Susiana, S.H. M.H. Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sama halnya dengan Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH…

SISTEM PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DI PROVINSI ACEH PADA DINAS KOPER…

Renita Shella Ramadhalena

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS PELABUHAN DALAM MENJALANKAN F…

Muhammad Akhiarullah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang pelru menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kesenjangan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini ad…

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, ETIKA DAN PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL TERH…

Nurul Fitria Ananda

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor internal terhadap kepuasan auditee dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar). Populasi dalam penelitian ini adalah 35 dari 58 SKPD yang ada pada Kabupaten Aceh Besar sedangkan responden yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Ketua SKPD, Kasubbag Keuangan, dan Bendahara. Jumlah responden sebanyak 105 responden dengan m…

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…

Suriadi

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…

PENGARUH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA PENERIMA BEASIS…

MUHAMMAD AZWAR

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan pembinaan terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh dengan maqashid syariah sebagai variabel mediasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel yang digunakan sebanyak 90 mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Aceh yang ada di Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pengujian hipotesis menggunakan teknik Path Analysis dengan bantuan aplikasi …

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS DALAM PEMBINAAN KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK KEP…

Rosmala Dewi

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWAS DALAM PEMBINAAN KOMPETENSI SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENILAIAN KINERJA GURU TK DI KOTA BANDA ACEH Oleh: Rosmala Dewi NPM: 2009200050011 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Niswanto, M. Pd. 2. Dr. Khairuddin, M. Pd. ABSTRAK Pengawas sekolah memiliki tugas pokok memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Kehadiran pengawas sekolah untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah. …

ASIMILASI NARAPIDANA NARKOTIKA SAAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI LEM…

MUHAMMAD ANIEL RAMADHAN. S

ABSTRAK Muhammad Aniel Ramadhan. S (2022) Asimilasi Narapidana Narkotika Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H, M.Hum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …


    SERVICES DESK