Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DISERTAI KEKERASAN YANG…

Shintia Melda Rahma D R

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Dalam kenyataannya masih saja terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang d…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…

MUHAMMAD ABRAAR

ABSTRAK MUHAMMAD ABRAAR, (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., tabl., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DI…

CUT FIRNA SALSALIA

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” dan Pasal 80 ayat (3) menjelaskan dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, ma…

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN A…

Putri Niasari

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ACEH NOMOR: 95/Pdt/2019.PT.BNA) melawan hukum adalah karena YDBUL tidak memiiki legal standing dan identitas yang jelas dan pasti (eror in persona dan obcur libel).

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/P…

Muhammad Fauzan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/PN-BNA TENTANG NON- EXECUTABLE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 87)pp.,app.,bibl yh (vi, 57),pp.,bibl. ABSTRAK Muhammad Fauzan, 2017 Ilyas, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Sally Octami Jasa

ABSTRAK SALLY OCTAMI JASA , TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA 2017 UANG RUPIAH PALSU (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., tabl., bibl., (Tarmizi, S.H., M. Hum.) Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas …

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PE…

ABSTRAK Mu’thi Nur Khaliq, 2017 (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Namun pada kenyataannya terhadap tindak pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.BNA menjatuhkan pidana yang relatif ringan dan korban tidak mendapat ganti kerugian d…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (SUATU PENELI…

Devi Keumala Julina

i ABSTRAK Devi Keumala Julina, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh). 2017 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 74)., pp., bibl., tbl. Nurhafifah, SH.,M.Hum Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang sampai saat ini . Semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu melalui sistem online. Didalam …

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP PENERAPAN U…

M. Nur

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Peradilan Adat Gampong di Kota Langsa Provinsi Aceh) M. Nur Iman Jauhari Azhari ABSTRAK Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit, tujuannya untuk dapat melindungi perempuan. Setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, perceraian diluar pengadilan masih …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA(SUATU PENELITIAN…

Adila Ramadhanita

ABSTRAK i ADILA RAMADHANITA, 2016 PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56),pp.,tabl.,bibl. IDA KEUMALA JEUMPA. S.H., M.H. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempu…


    SERVICES DESK