Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/202…

Nurul Hasanah

Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Sglhakim tidak mempertimbangkanLitmasdari Pembimbing Kemasyarakatanyang mengakibatkan putusan batal demi hukum danpenjatuhan sanksi bagi anak belum sesuai dengan tujuan hukum serta hakimmengaba…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 366/PDT.G/2…

Diana Putri Trisna

ABSTRAK DIANA PUTRI TRISNA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA 2015 NOMOR 366/PDT.G/2012/PT-DKI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60) pp., bibl., app. ( Kadriah, S.H., M.Hum. ) Putusan Mahkamah Agung No.1824 K/Pid.Sus/2012 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa barang Penggugat yang disita Tergugat yang menjadi objek perkara perbuatan melawan hukum tidak termasuk barang yang diduga hasi…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 295/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK P…

ASHABUL KAHFI

Penulisan studi kasus ini memiliki tujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang mengabaikan alat-alat bukti yang dihadirkan ,dasar pertimbangan hakim dalam memutus unsur pasal, dan menjelaskan dalam menjatuhkan putusan apakah sudah terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hasil analisa studi kasus ini menjelaskan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan diangap kurang cermat dalam memberi putusan tidak bersalah atas dakwaan primair Jaksa Penuntut umum. Menurut per…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR 177/PID.B/2020/PN KLA TE…

REZKY CHANDRA SAHPUTRA

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/Pn Kla, Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pencabulan anak Khairul Anwar Bin Mat Juani, dengan pidana penjara selama 3 tahun, yang merupakan pidana penjara di bawah dari minimum sanksi pidana yan…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI SECARA ELEKT…

TASYA NAZILA

ABSTRAK Tasya Nazila, 2022 (Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOM…

MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FIKRI RAHMADSYAH, 2022 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.). Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/ Pdt.Sus-Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., merupakan putusan yang memutus permohonan kepailitan yang diajukan PT Nasional Jaya Elektronik kepada Eriek Houston. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah memutus menolak permohonan kepailitan ini. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber h…

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN…

FAUZI MAULANA

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN DI KOTA BANDA ACEH Fauzi Maulana , Adwani , Ilyas ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam kenyataannya, akta protokol notaris yang telah pensi…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN…

ERIKA RIZKY SARMAWATI

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak m…


    SERVICES DESK