PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
PROSES PENGADAAN BARANG PADA PT. TEMPO SCAN
PT Tempo Scan Pacific Tbk serta anak perusahaannya (Perseroan)
merupakan bagian dari kelompok usaha swasta nasional Grup Tempo yang telah
memulai usaha perdagangan produk farmasi sejak tahun 1953. PT Tempo Scan
Pacific Tbk di bentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1991 dan semula
bernama PT Scanchemie yang pada tahun 1970 memulai kegiatan produksi
komersial produk farmasi dalam skala besar. Seiring dengan perjalanan waktu,
Perseroan melalui anak perusahaannya memproduksi…
