Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI J…

Muhammad Farhan Syahputra

Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meskipun…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…

MUHAMMAD WAHYUDI

ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH…

Febrita Anandisa Devilla

ABSTRAK FEBRITA ANANDISA DEVILLA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH DIMODIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50), pp., tabl., bibl., app. (TARMIZI, SH., M. Hum.) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, la…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI …

Zulfikar

ABSTRAK ZULFIKAR PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN 2017 TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (Suatu Penelitian di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55),pp.,bibl. (Dr. Dahlan, S.H.,M.Hum.M.Kn) Dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa, Setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI…

Misrul Hayati

ABSTRAK Misrul Hayati, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, bahwa: Ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan”. Ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)”. Kenyataannya dibeberapa kecamatan di…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERDAHAP PELANGGARA PARKIR DI BADAN JALAN

Mirza Julian Syahputra

ABSTRAK MIRZA JULIAN SYAHPUTRA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI BADAN JALAN 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tbl, bibl., app NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Parkir disembarang tempat terutama di badan jalan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, selain karena rentan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, parkir di badan jalan juga dapat merusak tata tertib kota, karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan tenta…


    SERVICES DESK