Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PEMENANGAN ILYAS PADA PILEG 2019 DI DAPIL I KABU…

DEDI MULIADI

Fenomena pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka saat ini banyak juga popularitas kandidat melebihi popularitas partainya di dalam masyarakat, sehingga pribadi kandidat menjadi hal menarik yang lebih diperhatikan oleh masyarakat dari pada kedudukan partainya. Pada popultaritas dan elektabilitanya, Partai PBB di Gayo Lues sejak periode pemilihan 2014 sampai 2019 saat ini tidak bisa dikatakan tinggi karena dari calon-calon yang di usung dalam pileg 2014 hanya 1 orang yang berhasil dud…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILI…

Akbarul Fajri

ABSTRAK AKBARUL FAJRI, ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum. Negera Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin setiap persamaan hak dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, yang bunyinya “setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum”. Namun cita-cita keadilan dan …

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN …

ISVANI

ABSTRAK ISVANI, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG 2019 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix,59) pp,,. bibl Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.HUM. Pemberlakuan pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan Komisi Pem…

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMENANGAN H.IRMAWAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DPR RI TAHUN 201…

Ismayadi

Keluarnya undang-undang nomor 39 tahun 1999, “bahwa setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan umum”. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara yang menganut demokrasi. Dalam pemilihan umum tentu adanya kontestasi sehingga setiap kandidat harus mempunyai stra…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM…

Taqyuddin Faranis

KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM PENENTUAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH Oleh: Taqiyuddin Faranis* Husni** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara nondepartmen yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi untuk mengawasi setiap proses dan tahapan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan eksekutif (kepala derah). Pada pasal 6…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM MENGATASI KEKERASAN MENJELANG PEMILIHA…

Zamzami

ZAMZAMI, 2014 ABSTRAK PERAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM MENGATASI KEKERASAN MENJELAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 54), pp., bibl., app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Tuju…

ANALISIS KINERJA RELAWAN DEMOKRASI DALAM RNPEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 20…

nopri hariadi

Kata kunci: Kinerja, Relawan Demokrasi, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Penelitian di Kota Banda Aceh )” dilatar belakangi oleh situasi Indonesia yang sampai saat ini sudah melaksanakan 10 kali Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) namun selalu terjadinya angka golput yang tinggi secara terus menerus. Pada pileg tanggal 9 April 2014 di Indonesia mempunyai perbedaan dari beberap…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTA…

Dian Ramadhani

ABSTRAK DIAN RAMADHANI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (v, 57) pp, bibl. Sufyan, S.H., M.H. Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Pemilu yang telah…

PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN…

fandi akbar

Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan Baliho hanya diperuntukan bagi Partai Politik yang memuat nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, …




    SERVICES DESK