Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DINAMIKA POLITIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KECAMATAN ULEE K…

NAURAH NISRINA

Naurah Nisrina (2025). Dinamika Politik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Saiful, S.Pd., M.Si dan Yusrijal Abdar, S.Pd., M.H Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang tidak hanya menentukan kepemimpinan daerah, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik yang muncul …

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KONDISI IKATAN ANTARMUKA KOMPOSIT SERAT TYPHA-EPOKSI PADA PENGUJIAN …

ANDRI AFRIZAL

Pengujian microbond secara eksperimental pada serat alam sulit dilakukan karena sulit untuk mengatur jarak ragum dan specimen serta sulit untuk mengukur mekanisme kegagalan pada tingkat skala mikro. Pendekatan simulasi numerik dengan metode elemen hingga (MEH) diajukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut disajikan dalam tesis ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan pengujian microbond serat Typha-epoksi, menginvestigasi karakteristik ikatan antarmuka ser…

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN …

Deri Sudarma

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat ba…

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN…

Bayhaqi Febriyan

ABSTRAK Bayhaqi Febriyan 2016 TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,70), pp., bibl (Nursiti, S.H., M.Hum) Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur tindak pidana kampanye hitam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000…

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHA…

SADRUN PINIM

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sadrun Pinim Husni Jalil 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenangan Gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabat eselon II telah sesuai d…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

INDEPENDENSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN LANGSUNG

hilpi reza

Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mampu, dan tersedia dana yang memadai. Undang-undang pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu pusat dan lembaga-lem…

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEP…

AGUS ARISMAN HARDI

Kata Kunci: Tanggapan, Masyarakat, Kepala Daerah. Penelitian ini berjudul ‘‘Tanggapan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 khususnya di Kecamatan Kluet Selatan (2) Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kepala daerah terpili…


    SERVICES DESK