Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

PENGARUH TEKANAN (PRESSURE), KESEMPATAN (OPPORTUNITY), RASIONALISASI (RATIONA…

FINALIA FITRI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Aceh dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. Pengujian dilakukan pada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan/Se…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM DI GAMPONG LAMBARO SKEP KOTA BANDA ACEH

Aja Aulia Rahmah

ABSTRAK Rahmah, Aja Aulia. 2018.Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Erna Hayati, SH., M. Hum (2) Hasbi Ali, S.Pd., M.Si. Kata Kunci: Pelaksanaan, Syariah Islam Penelitian ini Tentang “Pelaksanaan Syariah Islam di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh”, Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetah…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Mufdar Alianur

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH Mudfar Alianur Faisal A Rani Eddy Purnama ABSTRAK Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang mana gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYEL…

Cut Meutia

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun N…

HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI…

Sayed Rayyal Gharras

ABSTRAK Sayed Rayyal Gharras HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH 2013 PASCA MoU HELSINKI (Studi Kasus Implementasi Aturan Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Periode 2006-3013) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (vii-94), pp., bibl., app. (Drs. Zainal Abidin AW, M.Si, Effendi Hasan, MA) Hak dan wewenang Aceh pasca MoU Helsinki merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melatar belakangi lahirnya s…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNSYIAH TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

FAJRUL FALAH

ABSTRAK Fajrul Falah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal bahwa yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita yang memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wa…


    SERVICES DESK