EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …
Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…
PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCAPAI…
Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelit…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEM…
ABSTRAK
Yuda, Fransiska. 2021. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. M. Nasir Basyah, M. Si (2) Dr. Saiful, S. Pd., M. Si
Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi, Otonomi Daerah, BPD, Pemerintahan Desa
Pelaksanaan ot…
PELAKSANAAN SISTEM PARLEMENTER DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 1950-1959
Secara historis selama pelaksanaan sistem parlementer dalam pemerintahan Republik Indonesia 1950-1959 sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan program pembangunan pada masa itu tidak berjalan dengan optimal, atas dasar itulah maka penulis ingin mengkaji sccara mendalam bagaimana pelaksanaan sistem parlementer dalam Pemerintahan Republik Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959 .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (I) kenapa kabinet seri…
SISTEM EKONOMI DAN PEMERINTAHAN PADA MASA RAFFLES (1811-1816)
Thomas Stamford Raffles adalah seorang pembaharu Inggris dan sangat menentang feodalisme. Karena pengetahuannya yang mendalam tentang Indonsia serta kemampuannya melakukan hubungan dengan raja-raja di pulau Jawa, sehingga lnggris berhasil menggusur kedudukan Belanda di Pulau Jawa. Sebelum mengadakan penaklukan terhadap pulau Jawa, Raffles pada tahun 1805 pernah menjabat sebagai Sekretaris Muda di Penang.
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui: (1) …
KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARA…
ABSTRAK
Berhasilnya suatu Instansi Pemerintahan ialah dengan puasnya masyarakat akan adanya pelayanan yang didapat dari Instansi tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, dan kepuasan masyarakat tentunya merupakan suatu aspek penting yang dilihat agar pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mal Pelayanan Publik adalah wadah berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik terkait b…
