Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGUJIAN FRAUD HEXAGON MODEL PADA FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN MODE…

Nabila Putri Alfian

ABSTRAK Abstrak Tesis diserahkan kepada Panitia Komisi-Ujian untuk mendapatkan Gelar Magister Akuntansi pada Fakultas-Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. PENGUJIAN FRAUD HEXAGON MODEL PADA FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN MODERASI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA Oleh : Nabila Putri Alfian 2401203010028 Konsentrasi: Akuntansi Pembimbing Pertama : Dr. Riha Dedi Priantana, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA., Asean CPA …

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN K…

KARMILA SARI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu pencatatan transaksi keuangan oleh Satuan Kerja Pera…

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN RASIO EFISI…

Muhammad Ramadhan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), kemandirian keuangan, dan rasio efisiensi terhadap kemandirian keuangan. Penelitian dilakukan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews versi 12. Data diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan BPS pada periode 2018-2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan rasio efisiensi berpeng…

ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH …

Hidayat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, sarana dan prasarana, kemandirian keuangan daerah, aksesibilitas daerah, karakteristik umur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari tahun 2020-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah dengan kategori 3T berda…

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TE…

SUSI ASMITA

ABSTRAK Infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat di era digital karena berperan dalam mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara cepat dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Namun, akses jaringan telekomunikasi di Desa Melidi Kabupaten Aceh Timur masih belum optimal, ditandai dengan …

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

PENGARUH PENGANGGARAN PARTISIPATIF (PARTICIPATORY BUDGETING) DAN INTERVENSI P…

Ria Rizki Novita

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif dan intervensi politik terhadap kinerja anggaran Pemerintah Aceh. Kinerja anggaran daerah masih menjadi isu strategis yang ditandai oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparat…

DETERMINAN KINERJA ANGGARAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKP…

Anggita Dwi Rahma

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Belanja serta Varian Belanja Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder selama periode 2021 hingga 2023. Teknik analisis yang diterapkan berupa regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Total Belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kiner…


    SERVICES DESK