Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

ANALISIS HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH TERHADAP PRODUK DOMEST…

Alfan Mufrody

Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. lndikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tersebut adalah data Produk Domestik Regional Brute (PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah Provin…

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN RASIO EFISI…

Muhammad Ramadhan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), kemandirian keuangan, dan rasio efisiensi terhadap kemandirian keuangan. Penelitian dilakukan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews versi 12. Data diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan BPS pada periode 2018-2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan rasio efisiensi berpeng…

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

ZULFAHMI AULIA

Dinamika pembangunan ekonomi daerah menuntut ketersediaan kesempatan kerja yang memadai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di Kota Lhokseumawe, persoalan pengangguran muncul seiring dengan transisi struktur ekonomi pasca menurunnya sektor migas yang sebelumnya menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Kondisi ini diikuti dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Penelitian…

ANALISIS DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH …

Hidayat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, sarana dan prasarana, kemandirian keuangan daerah, aksesibilitas daerah, karakteristik umur daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dari tahun 2020-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah dengan kategori 3T berda…

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TE…

SUSI ASMITA

ABSTRAK Infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat di era digital karena berperan dalam mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi secara cepat dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Namun, akses jaringan telekomunikasi di Desa Melidi Kabupaten Aceh Timur masih belum optimal, ditandai dengan …

KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

AULIA KAMAL PASHA

ABSTRAK AULIA KAMAL PASHA (2021) KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,bibl Sufyan, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa sekretaris gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara ke…

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH…

Zikral Difra

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada bank daerah di Indonesia, yakni kapasitas fiskal, dana bagi hasil (DBH), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dividen dari bank daerah dan ukuran legislatur. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh sampel akhir sebanyak 255 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian …

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFATAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN OLE…

ERNI SABILA

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan LP2B harus dikendalikan agar sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 melalui instrumen insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Dalam realitas di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak t…


    SERVICES DESK