PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN SELAUT BESAR D…
Wacana pemekaran Kabupaten Selaut Besar di wilayah Kabupaten Simeulue muncul sejak tahun 2012. Pemekaran Kabupaten baru merupakan dinamika politik dan muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dipelopori oleh para tokoh masyarakat kabupaten Simeulue bagian tengah dan barat. Kecamatan-kecamatan yang akan tergabung kedalam Kabupaten Selaut Besarmeliputi Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelask…
BENTUK PEMBERITAAN POLEMIK BENDERA ACEH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERI…
ABSTRAK
Setiap media massa memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu isu. Pemberitaan mengenai polemik bendera Aceh merupakan salah satu isu yang cukup lama menghiasi media massa di Aceh. Pemberitaan mengenai polemik bendera Aceh antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh semakin menguat ketika pemerintah Aceh menyatakan akan mengibarkan bendera Aceh pada peringatan delapan tahun MoU Helsinki atau delapan tahun perdamaian di Aceh yang kemudian dengan tegas dilarang oleh pemerint…
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…
ABSTRAK
ISNUR WAHYUDI.
2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)
Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…
TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTA…
ABSTRAK
DENDY SUHENDRA, TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017
2014 Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v,63) pp., bibl., app.
Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan
Dr. Effendi Hasan, MA
Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai Mou Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)…
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR INFORMAL DI KOTA BANDA ACEH
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelaku usaha informal. Digunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden juga data sekunder yang dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Di dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sektor informal terjadi karena gagalnya memasuki sekt…
PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,65), pp., bibl.,app
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M. Hum), (Radhi Darmansyah, M.Sc.)
Pembukaan perkebunan besar seperti halnya di hutan Rawa Tripa yang mengakibatkan terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan daerah sendiri sering kali belum maksimal sehing…
KAJIAN PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI DI P…
ABSTRAK
Pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan e-procurement dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait. E-procurement belum dapat berjalan…
ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEM…
Penelitian ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui dan menganalisis
seberapa besar tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan di Pemerintah
Aceh yang terkait tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Penelitian ini
bersifat studi dengan meneliti jawaban aparatur pemerintah terhadap pertanyaan
yang diajukan mengenai pernyataan pernyataan dalam SAP.
Penelitian ini merupakan studi lapangan (field experiment), dimana ruang
lingkup penelitian bersifat alami dengan intervensi yang mi…
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUN…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah per Kapita dan PDRB per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2008-2012. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan metode analisis Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah per kapi…
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEMETAKAN KANTOR PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACE…
ABSTRAK
Kantor pemerintahan merupakan lokasi pegawai pemerintahan pada setiap instansi memberikan layanannya. Kantor pemerintahan Kota Banda Aceh tersebar di sudut-sudut kota, sehingga warga Kota Banda Aceh maupun luar kota kesulitan untuk mencari lokasi kantor pemerintahan Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis Android untuk memetakan kantor pemerintahan Kota Banda Aceh. Tahap penelitian yang digunakan adalah mengidentifikasi m…
